POINTER: Tapera, Bikin Masyarakat Sejahtera atau Malah Sengsara?
Ilustrasi. (Dokumen Fakta.com/Putut Pramudiko)
FAKTA.COM, Jakarta - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus mendapat berbagai kritikan. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap memberatkan pekerja yang harus diwajibkan ikut dalam kepesertaan.
Keputusan pemerintah itu dilakukan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai 12,7 juta keluarga. Dengan begitu, adanya Tapera bisa mendorong subsidi silang antara untuk masyarakat yang belum punya rumah.
Namun di tengah polemik ini, ada fakta-fakta baru terkait kebijakan Tapera tersebut.
- Backlog sulit diatasi. Selain supply and demand, ketersediaan hingga legalitas lahan masih jadi masalah.
- Pekerja swasta ikut terdampak. Ini polemik yang sebenarnya karena sebelumnya hanya menyasar PNS, TNI-Polri dan pegawai BUMN.
- Pegawai swasta paling banyak dapat manfaat. Data ini tertuang dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari periode 2022-Mei 2024.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menyampaikan, Tapera belum tentu bisa mengatasi masalah backlog perumahan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh ke model Taperum, masalah backlog perumahan ini masih belum terselesaikan.
"Adapun alasan backlog sempat alami penurunan lebih disebabkan oleh perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen atau berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah lainnya," Kata Huda.
Meski begitu, pemerintah tetap keukeuh program ini bisa memberi banyak manfaat bagi pesertanya. Terlebih pengawasan hingga pengelolaan dana iuran telah disiapkan dengan matang.
Apalagi, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho juga menegaskan, peserta Tapera hanya berlaku bagi pekerja dengan pendapatan lebih dari UMP. Artinya, pekerja yang pendapatannya di bawah UMP tak wajib jadi peserta Tapera.
- Sudah diperhitungkan. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan, keputusan itu sudah penuh perhitungan.
- Libatkan manajer investasi. Pelibatan ini sekaligus menunjukkan dana iuran Tapera hanya dikelola dalam bentuk investasi yang aman dan menguntungkan.
- Pengawasan berlapis. Untuk itu, pemerintah telah menempatkan tiga Menteri dan melibatkan OJK dan BPK dalam pengawasan BP Tapera.
Terlepas dari itu, Tapera dinilai tidak tepat dijalankan dalam kondisi saat ini. Alih-alih menyejahterakan rakyat, Tapera bisa menjadi beban dan justru bisa membuat sengsara.
Seperti pernyataan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang menyebut, Tapera perlu kajian ulang agar siap dijalankan sehingga tidak memberatkan buruh, PNS, TNI, Polri dan peserta Tapera.