Melalui FLPP capai Rp13,62 triliun dan Tapera Rp583,55 miliar.

Pengawasan BP Tapera oleh OJK dilakukan oleh Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan.

Salah satunya untuk pembiayaan perumahan.

Program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dikritik oleh DPR.

BP Tapera menanggapi soal pemberitaan temuan BPK pada 2021 yang menyebut 124.950 pensiunan ASN belum menerima pengembalian dana.

Salah satunya keputusan menteri keuangan soal besaran simpanan peserta ASN.

Program itu perlu disosialisasikan lebih lanjut ke masyarakat.

BP Tapera telah mengembalikan dana Rp4,2 triliun ke 956.799 PNS pensiun dan ahli warisnya.

Porsi investasi BP Tapera di SBN mencapai sekitar 80%.

Polemik ini dimulai dengan adanya kewajiban bagi pegawai swasta.