Pengelolaan tambang yang akan diberikan kepada MUhammadiyah akan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

PP Muhammadiyah masih menunggu alokasi dan lokasi tambang dari Pemerintah.

Muhammadiyah disebut akan mendapatkan tambang bekas milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mewanti-wanti sejumlah hal kepada ormas yang ingin mengelola tambang.

LBH AP Muhamadiyah menghormati keputusan PP Muhamadiyah menerima izin pengelolaan tambang.

Terutama soal kesiapan dari sisi pendanaan hingga potensi konflik.

Bisnis energi terbarukan berbasis tambang dinilai lebih menguntungkan untuk dijalankan oleh ormas, dibandingkan konsesi tambang.

Namun proses penambangan itu dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Muhammadiyah akan berhenti apabila konsesi tambang dari Pemerintah jadi tidak ramah lingkungan.

Muhammadiyah ingin memastikan pengelolaan yang baik dan maslahat untuk masyarakat.