Genjot Produksi Gas, tapi Industri Masih Memelas
Ilustrasi. (Dokumen Fakta.com/Putut Pramudiko)
FAKTA.COM, Jakarta - Kebutuhan gas bumi di dalam negeri terus meningkat saban tahun. Untuk itu, pemerintah pun berupaya meningkatkan produksi gas, misalnya lewat akselerasi yang mampu membetot minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji mengatakan, agar menarik minat investasi perusahaan migas, pemerintah berusaha melakukan perbaikan fiskal agar lebih menarik. Mulai dari kemudahan perizinan, insentif, hingga penawaran bagian atau split yang lebih menguntungkan berdasarkan nilai risikonya.
Pada 2023 lalu, telah ada 13 wilayah kerja (WK) yang telah ditandatangani kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan siap masuk kegiatan eksplorasi. "Apabila risiko makin tinggi, maka split yang diberikan kepada KKKS akan semakin besar," kata Tutuka dalam keterangan pers, Selasa (19/1/2023).
Dengan dimulainya sejumlah eksplorasi blok migas baru, harapannya target pemerintah untuk untuk meningkatkan produksi bisa tercapai di masa mendatang. Sementara, hingga Desember 2023 lalu, realisasi lifting gas naik 2,2 persen dari tahun sebelumnya menjadi 960 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).
Tahun 2024 ini, Kementerian ESDM menargetkan lifting bakal naik menjadi 1.033 MBOEPD. Sedangkan investasi migas ditargetkan mencapai US$19,3 miliar atau naik 23,7 persen ketimbang realisasi pada 2023 lalu senilai US$15,6 miliar.
Gas industri
Untuk pemanfaatan energi tersebut di sektor hilir, realisasi penyaluran gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik mencapai 3.745 BBTUD. Jumlah itu mencapai 68,2 persen dari total pemanfaatan gas bumi sebesar 5.494 BBTUD, sedangkan sisanya untuk kebutuhan ekspor.
Menurut Tutuka, porsi gas domestik terbesar diberikan untuk sektor industri yakni mencapai 40,5 persen dan disusul untuk pupuk dan ketenagalistrikan. Sedangkan ekspor sebagian besarnya dialokasikan untuk ekspor LNG sebesar 1.282,47 BBTUD dan ekspor gas bumi 466,72 BBTUD. Ia mengatakan, "Gas ini menjadi andalan juga ke depan untuk memenuhi energi dalam negeri."
Sayangnya, penyaluran gas ke domestik selama ini masih terkendala kurangnya alokasi dari jumlah yang dibutuhkan kalangan industri. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, volume gas lebih rendah alias tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam kontrak antara industri dan pihak penyedia.
Selain kurangnya pasokan gas, implementasi subsidi lewat harga gas bumi tertentu (HGBT) juga belum berjalan baik. Sehingga, persoalan tersebut dapat mengurangi daya saing industri dalam negeri.
Hingga kini, masih banyak perusahaan industri yang belum menerima manfaat harga gas US$6 per MMBTU. Bahkan, lanjut dia, sejumlah alokasi harus dibayar dengan harga normal sebesar US$9,12 per MMBTU.
Agus mengatakan, "Kebijakan HGBT memang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang kami inginkan, jauh dari ideal di mata kami. Oleh karenanya, carut marut terkait HGBT ini tentu mengurangi daya saing industri.”
Proyek Pipa Gas
Kementerian ESDM sejatinya juga akan berupaya mempercepat integrasi jaringan pipa gas dari ujung Sumatra hingga Jawa. Sehingga potensi gas bumi mulai dari wilayah kerja (WK) Blok Agung di lepas pantai Bali dan Jawa Timur dapat terhubung produksi gas hingga ke Blok Andaman yang berlokasi di perairan Selat Malaka, Aceh.
Terdapat dua proyek utama yang sedang digarap untuk menghubungkan jaringan pipa gas Sumatra dan Jawa. Yakni, pipa Cirebon-Semarang (Cisem) Fase II Batang-Cirebon-Kandang Haur sepanjang 240 kilometer (km) dengan nilai investasi senilai Rp3 triliun, dan Pipa Gas Dumai-Sei Mangke (Dusem) sepanjang 400 km dengan nilai investasi Rp6,6 triliun.
Pemerintah menargetkan proyek pipas Cisem Fase II rampung pada 2026 depan, dan pipa Dusem akan selesai pada tahun 2027. "Pipa gas akan bisa dimanfaatkan untuk industri-industri yang membutuhkan gas bumi. Jadi nanti kalau ada gas itu, selain nanti untuk bikin pabrik pupuk dan juga petrochemical di lhokseumawe Aceh dan area yang sekarang," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
Selain itu, jaringan pipa gas yang tersambung, juga akan dapat langsung dimanfaatkan masyarakat lewat pembangunan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga. Sehingga akan mengurangi ketergantungan LPG sekaligus subsidi energi.