Dari Rp6,8 T, ESDM Anggarkan Rp1,89 T untuk Infrastruktur Masyarakat

FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ada alokasi untuk masyarakat dalam pagu anggaran 2024. Total nilainya Rp1,89 triliun.

Jumlah itu setara dengan 27,84% dari total pagu anggaran ESDM 2024 Rp6,8 triliun. "Dari anggaran Kementerian ESDM tahun 2024, sebagian digunakan untuk penguatan akses energi bagi masyarakat," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif dikutip Kamis (14/12).

Secara rinci, anggaran untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat itu antara lain, pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang Tahap II Ruas Batang-Cirebon dengan nilai Rp973,7 miliar. Kemudian ada Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan sebanyak 15.000 paket senilai Rp156 miliar.

Selain itu, Kementerian ESDM juga menyiapkan Konkit untuk petani sebanyak 19.000 paket dengan nilai Rp158 miliar. Termasuk, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak 5 unit sebesar Rp56 miliar.

Serta, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 80.000 sambungan Rumah Tangga dengan nilai Rp205 miliar.

Tak hanya itu saja, ada juga anggaran yang dipatok untuk penguatan sistem mitigasi bencana geologi sebanyak 12 kegiatan seharga Rp207 miliar, Rehabilitasi Pos Pengamatan Gunung Api Rp38,14 miliar, dan 11 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu senilai Rp99 miliar.

Dari rincian itu, Arifin meminta kepada pengguna anggaran di Kementerian ESDM untuk sesegera mungkin melakukan tender pada akhir tahun 2023 ini, terlebih untuk program-program dengan angka yang besar dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Mengapa harus lebih cepat ? karena semakin cepat diselesaikan, makin cepat anggaran terserap dan semakin cepat infrastruktur bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas," kata Arifin menjelaskan.

Arifin menekankan untuk bisa menyelesaikan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat secepat mungkin, karena akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lebih cepat.

"Kita harus cepat karena dananya udah disediakan, dan itu memberikan manfaat kepada rakyat kecil. Jadi kalau masyarakat menerima seperti program BPBL diterima bulan Maret tahun 2024, maka ia bisa menikmati bantuan pemerintah selama 9 bulan di tahun 2024," ucap Arifin.