Langkah Jitu Perkuat Industri Manufaktur Indonesia yang Mengendur

Ilustrasi. (Dokumen Fakta.com/Putut Pramudiko)

FAKTA.COM, Jakarta - Industrialisasi yang mengendur jadi momok yang harus diselesaikan Prabowo Subianto. Pasalnya, banyak ekonom menyebut industrialisasi adalah kunci utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja produktif.

Seperti yang disampaikan oleh Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar beberapa waktu lalu. Ia bilang, kontribusi sektor manufaktur yang menurun berimplikasi kepada rendahnya penciptaan lapangan kerja formal.

Dampak lanjutannya adalah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan industrialisasi di Indonesia?

Sebelumnya, Peneliti Next Policy, Dwi Raihan mengatakan gejala deindustrialisasi sudah sangat terlihat. Hal tersebut ditandai dari kontribusi sektor manufaktur yang terus turun, hingga meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tren penurunan proporsi nilai tambah terhadap PDB di Indonesia selama era Joko Widodo menunjukkan semakin rendahnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia.

Di samping itu, jika ditinjau dari pertumbuhan sektor tersebut, angkanya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Adapun, menurut Raihan ada beberapa penyebab terjadinya deindustrialisasi prematur di Indonesia, yakni dari kebijakan industri yang masih memudahkan masuknya impor ilegal dan masif.

Kemudian, dari sisi keuangan, Raihan bilang perbankan lebih senang menyimpan uangnya di Surat Berharga Negara (SBN) karena memberikan imbal hasil yang cukup tinggi sehingga mengurangi pemberian kredit, khususnya pada industri.

Di samping itu, ada pula persoalan inefisiensi investasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Menurut, Raihan nilai ICOR Indonesia menunjukkan belum efisiennya investasi di Indonesia sehingga hal ini juga mempengaruhi perkembangan sektor manufaktur.

Adapun terakhir, berdasarkan rilis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ICOR Indonesia berada di kisaran angka 6. Artinya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, dibutuhkan tambahan investasi dalam perekonomian sebesar enam kali lipatnya, yakni 6%.

Dengan persoalan industri tersebut, posisi Kementerian Perindustrian diisi oleh orang yang sama, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita. Namun, soal perbaikan industri, menurut Raihan bukan masalah orang lama atau baru.

“Perbaikan industri sebenarnya dapat dilakukan jika ada inovasi dan evaluasi kebijakan meskipun oleh menteri yang sama. Tidak tumpang tindih antara Kementerian, pemberian insentif, kemudahan perizinan termasuk ekspor dapat mendorong industri lebih bergairah,” kata Raihan kepada Fakta.com, Senin (21/10/2024).

Obat mujarab sembuhkan sektor manufaktur

Menurut Raihan, untuk meningkatkan kinerja sektor manufaktur, perlu perbaikan dari segi fiskal dan moneter.

“Secara fiskal, pemerintah perlu mengevaluasi terkait aturan perpajakan, seperti kenaikan PPN dan cukai MBDK, serta pemberian subsidi bagi industri yang sedang lesu khususnya padat karya,” kata Raihan.

Kemudian, dari segi moneter, penyaluran kredit perlu semakin didorong. Utamanya adalah kredit dengan suku bunga rendah. Namun, terkait hal ini Raihan mengungkap, kebijakan moneter sangat bergantung dengan inflasi dan nilai tukar.

“Suka tidak suka, ketidakpastian global masih tinggi. Menurut saya, Bi masih perlu menerapkan kebijakan pro stability,” pungkas Raihan.

Di luar kebijakan teknis, seperti fiskal dan moneter, Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Prof. Edy Suandi Hamid mengatakan, masalah industri sebelumnya, yakni inefisiensi yang tercermin dari tingginya nilai ICOR merupakan persoalan yang hadir karena tingginya tingkat korupsi.

“Efisiensi dan daya saing akan naik dengan menurunnya korupsi,” kata Edy dalam sebuah diskusi baru-baru ini.

Ia juga berharap, Prabowo benar-benar mampu mengimplementasikan apa yang disampaikan pada pidatonya, terutama soal pengentasan korupsi. Dengan begitu, berbagai persoalan ekonomi, termasuk inefisiensi dan daya saing industri dapat teratasi.