Satu Lagi PR Tim Ekonomi Prabowo: Nilai ICOR Masih Tinggi
Ilustrasi. (Freepik)
FAKTA.COM, Jakarta - Resmi menahkodai Indonesia, Prabowo Subianto mewarisi persoalan ekonomi yang perlu diselesaikan. Salah satunya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi.
Pasalnya, hal ini yang membuat penyaluran kredit dan investasi tidak optimal mendongkrak perekonomian.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.com, Minggu (20/10/2024), Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Ajib Hamdani mengungkap Indonesia tengah dihadapkan dengan persoalan inefisiensi dalam perekonomian.
Hal tersebut terlihat dari tingginya nilai ICOR Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan ada peningkatan rata-rata nilai ICOR di era Joko Widodo jika dibandingkan dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya.
“Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Ajib.
Sekadar informasi, ICOR adalah rasio untuk melihat berapa banyak biaya investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan output perekonomian. Semakin tinggi, maka iklim investasi di suatu negara semakin buruk karena tidak efisien.
Terakhir, berdasarkan rilis dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta (20/2/2024), nilai ICOR Indonesia berada di kisaran 6. Artinya, untuk meningkatkan 1% pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan 6% tambahan investasi dalam perekonomian.
Dalam persoalan ini, Ajib mengatakan pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi.
Konsekuensi atas tingginya nilai ICOR terhadap investasi dan kredit
Dihubungi Fakta.com belum lama ini, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky mengungkap iklim investasi yang buruk berimplikasi kepada enggannya investor untuk masuk ke Indonesia.
Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rasio penyaluran kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang stagnan dan cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga.
“Credit to GDP ratio stagnan sebetulnya lebih dipengaruhi oleh iklim investasi kita yang tidak terlalu preferable untuk investor,” kata Riefky.
Menurut Riefky, hal tersebut terjadi karena Indonesia belum mampu memberikan kepastian kepada investor, terutama soal kelembagaan dan penegakan hukum. Kondisi ini membuat rasio kredit terhadap PDB relatif rendah.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar mengatakan, rendahnya penyaluran kredit berimplikasi kepada terbatasnya sektor riil yang produktif. Pasalnya, mereka tidak mampu mengakses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
“Hal ini mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal bagi masyarakat,” kata Anwar kepada Fakta.com, Minggu (20/10/2024).
OJK klaim penyaluran kredit sudah membaik
Ketika ditanyakan oleh Fakta.com soal rasio penyaluran kredit yang masih mandek dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Jumat (18/10/2024), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ungkap prospek penyaluran kredit sudah membaik.
“Kredit perbankan per akhir kuartal III-2024 ini, bahkan lebih lanjut di bulan September tumbuh dengan double digit, bahkan kuartal III year to date tumbuh 11,4%,” ujar Mahendra.
Ia mengatakan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu di periode yang sama, yakni 9%. Di samping itu, ia juga bilang alokasi penyaluran kreditnya pun didominasi oleh kredit investasi.
“Untuk sisa tahun ini, kami optimis bahwa target (pertumbuhan kredit) 9%-11% ini dapat dicapai dengan baik,” pungkas Mahendra.