Kejahatan Seks Deepfake Meningkat di Kalangan Remaja Korsel

FAKTA.COM, Jakarta - Kemajuan terkini dalam teknologi video telah menimbulkan beberapa dampak yang mengkhawatirkan di Korea Selatan.

Tercatat semakin banyak anak muda yang paham teknologi menggunakan teknologi deepfake untuk menghasilkan gambar seksual orang, seringkali teman sebayanya sendiri. Gambar Deepfake tersebut disebarluaskan di Telegram.

Dimulai pada hari Rabu (28/8/2024), polisi akan secara agresif memburu mereka yang memproduksi dan menyebarkan gambar-gambar tersebut, terutama anak-anak dan remaja, kata Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan.

Menurut badan kepolisian, 297 kasus kejahatan eksploitasi seksual deepfake dilaporkan secara nasional dari bulan Januari dan Juli 2024. Di antara 178 orang yang didakwa, 73,6 persen, atau 113 orang, diketahui adalah remaja.

Sementara itu, pada tahun 2023, terdapat 180 kasus pidana terkait gambar deepfake. Dari 120 orang yang dihukum karena kejahatan tersebut, 91 orang atau 75,8 persennya adalah remaja.

Partai politik dan kelompok hak asasi juga menyerukan hukuman yang tegas dan penyelidikan aktif.

"Ketakutan meningkat, dengan hampir 220.000 anggota diperkirakan telah berpartisipasi dalam ruang obrolan porno deepfake ini di Telegram," kata Son Sol, salah satu ketua gugus tugas Partai Progresif oposisi kecil yang menangani masalah ini.

Terungkapnya ruang obrolan semacam itu memicu ketakutan publik setelah sejumlah ruang obrolan di Telegram diduga membuat dan mendistribusikan materi pornografi deepfake dengan foto-foto wanita biasa yang direkayasa, menurut laporan Yonhap. Korbannya termasuk anak di bawah umur, mahasiswa, guru, dan bahkan personel militer.

Pusat konseling pelecehan seksual di bawah naungan Center for Military Human Rights Korea, sebuah kelompok hak asasi untuk tentara, mendesak Kementerian Pertahanan untuk melacak dan menghukum tegas mereka yang terlibat dalam kejahatan deepfake yang menargetkan tentara wanita.

"Para pelaku telah menggunakan foto-foto tentara wanita yang mengenakan seragam militer untuk memperlakukan mereka semata-mata sebagai makhluk seksual," tambah pusat konseling tersebut.

Ia membandingkan kejahatan tersebut dengan perbudakan seksual militer Jepang, yang juga dikenal sebagai "wanita penghibur."

Sementara itu, Women Link, sebuah kelompok gerakan feminis, mengecam upaya pemerintahan Yoon Suk Yeol untuk menghapus kementerian gender. Mereka mendesak pemerintah untuk membuat rencana komprehensif guna menyelesaikan seksisme struktural dan kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut.