Muncul Poros PKB-PDIP di Jatim, Emil Dardak Hargai Komunikasi Politik
Emil Dardak ditemui wartawan seusai menghadiri Mukernas Partai Perindo, Slasa (31/7/2024). (Foto: Dewi Yugi Arti/fakta.com)
FAKTA.COM, Jakarta - Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menanggapi pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah terkait Pilkada, khususnya di Jawa Timur.
Emil mengaku menghormati komunikasi politik yang terjadi di antara para pihak, termasuk pertemuan ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dengan Ahmad Basarah sebagai utusan PDIP.
Pertemuan PKB dan PDIP ini dinilai menghasilkan poros baru di Pilgub Jawa Timur untuk melawan koalisi Khofifah-Emil Dardak.
“Ya kita menghormati komunikasi politik yang dilakukan, baik dengan kami maupun antara elemen-elemen politik yang ada di Jawa Timur dan nasional. Dalam hal ini, PKB dengan PDIP," kata Emil di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024)
Menurut Emil, komunikasi politik ini bagian dari proses demokrasi dengan tujuan mencari pemimpin yang baik untuk Jawa Timur.
Terkait strategi melawan poros PKB-PDIP di Pilgub Jawa Timur, tepatnya Tri Rismaharini dan KH Marzuki, Emil mengatakan timnya juga memiliki indikator tersendiri.
“Indikator menunjukkan hasil-hasil yang kita syukuri dan merupakan bagian dari sinergi kerja bersama. Tentu kita akan bergandengan tangan dengan mereka semau untuk bisa bersentuhan langsung dengan konstituen dalam momen-momen ini,” ujar Emil.
Sementara itu, menanggapi pernyataan politisi PKB, Jazilul Fawaid soal mengatakan elektabilitas dirinya dan Khofifah di Pilgub Jawa Timur masih rendah, Emil menjawab santai.
“Saya rasa harus melihat secara holistik ya berbagai lembaga survei terus metodologinya. Bukan metodologinya salah, tapi ada menu-menunya gitu dalam menyajikan data. Menu itu enggak bisa dilihat cuman satu tapi harus dilihat dengan lengkap, harus dilihat angka head to head itu seperti apa,” papar Emil.
Menurut Emil, survei harus dilihat harus holistik. Jadi, lanjutnya, pernyataan tersebut belum menggambarkan secara lengkap angka riil preferensi konstituen.