Masing-masing Partai Punya Kepentingan, KIM Pecah Suara di Pilkada

FAKTA.COM, Jakarta – Koalisi Indonesia Maju (KIM) berpotensi pecah karena tidak satu suara di Pilkada Serentak 2024. 

Hal itu menimbulkan banyak spekulasi, apakah koalisi tersebut masih solid seperti saat pilpres lalu atau tidak.

Pengamat politik Unpad Firman Manan mengatakan, perbedaan kubu politik dalam suatu koalisi lumrah terjadi.

Mukernas PKB, dari Evaluasi Pemilu hingga Pilkada 2024

“Perbedaan kubu ini lumrah terjadi apabila bicara kepentingan elektoral. Misalnya di Jawa Barat, tentu semua partai politik berkepentingan agar bisa mengusung calon, karena Jawa Barat itu jumlah pemilih terbesar hingga 35 juta lebih pemilih,” kata Firman, saat dihubungi Fakta, Rabu (24/7/2024).

Firman membandingkan dengan DKI Jakarta yang hanya memiliki delapan hingga sembilan juta pemilih. Menurutnya, kans politik di Jawa Barat sangat besar.

“Secara elektoral tentu kansnya besar. Kalau kita lihat Golkar tentu berkepentingan di Jawa Barat karena punya calon potensial yaitu Ridwan Kamil yang dalam berbagai survei tetap berada pada posisi pertama,” tuturnya.

Pilkada Jakarta 2024, PKB: Mudah-mudahan Anies-Kaesang

Namun, sambung Firman, di sisi lain ada Gerindra yang memenangkan pemilihan legislatif (Pileg) di Jawa Barat sekaligus menjadi partai pemenang Presiden terpilih.

“Gerindra di Jawa Barat menang pileg, kemudian presiden terpilih juga dari Gerindra. Maka Gerindra juga berharap mendapat insentif elektoral dari Jawa Barat,” ucap Firman.

Firman mengatakan, membangun koalisi di pusat dan di daerah tidak mudah. Pecahnya koalisi KIM ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi juga di daerah-daerah lain.

“Kecuali di Jawa Timur relatif lebih mudah karena Khofifah tidak ada kompetitor. Atau misalnya di Sumatra Utara kasus spesial karena Bobby menantu dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

Diusung PKB di Jakarta, Anies: Amanah Besar Tapi Tidak Berat

Firman mengamini siapa pun figur yang dimajukan di Pilgub Jawa Barat akan mendapatkan insentif politik maupun elektoral yang cukup besar. 

Dengan begitu, partai politik tidak hanya mempertimbangkan konteks Pilkada 2024, tetapi juga hitung-hitungan insentif elektoral untuk masa mendatang.

“Jadi tidak semudah membagi-bagi misalnya di sini siapa figur yang maju, di sana siapa figur yang maju, karena pada akhirnya masing-masing partai punya kalkulasinya masing-masing. Terutama pertarungannya di Jawa Barat karena saya lihat Jawa Barat ini faktor jumlah pemilihnya terbesar se-Indonesia, sehingga memberikan dampak elektoral yang besar,” terang Firman.

Lebih lanjut Firman mengatakan, siapa pun yang nantinya memegang Jawa Barat, punya potensi di 2029. 

"Itu juga bisa mendapatkan insentif elektoral yang besar di Jawa Barat dalam konteks Pilpres maupun Pileg,” tandasnya.