Mukernas PKB, dari Evaluasi Pemilu hingga Pilkada 2024
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda di Jakarta Convention Center, Selasa (23/7/2024). (Dewi Yugi Arti/fakta.com)
FAKTA.COM, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Selasa (23/7/2024).
Dalam mukernas tersebut, beberapa poin yang dibahas di antaranya evaluasi pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu.
“Jadi forum Mukernas hari ini lebih kepada kita ingin menuju pemerintahan baru, ekonomi masih berjalan baik, kesejahteraan rakyat terus terjaga sampai nanti peralihan pemerintahan baru,” kata Wasekjen PKB Syaiful Huda di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Selain evaluasi pemilu, kata Huda, mukernas juga akan membahas masalah Pilkada Serentak 2024.
Disinggung soal Pilkada Jakarta, Huda mengatakan, PKB menyambut baik keputusan Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan.
“Memang di level DPP (Dewan Pimpinan Pusat) kita belum memutuskan akan mengusung Anies atau tidak. Tetapi kita hormati, kita hargai aspirasi teman-teman DPW PKB Jakarta,” tuturnya.
Pertimbangan DPP PKB belum mengusung Anies, sambung Huda, karena perlu mempertimbangkan figur yang berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Elektabilitas Pak Anies memang tinggi di Jakarta. Itu juga jadi salah satu faktor pertimbangan yang kuat. Tapi kita ingin yang terbaik untuk DKI Jakarta,” ucap Huda.
Huda menambahkan untuk Pilgub Jawa Tengah, DPP PKB telah sepakat mengusung Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf. PKB memastikan kadernya akan maju di Pilgub Jawa Tengah.
“Hasil survei Jawa Tengah, sama sekali belum ada figur yang signifikan elektabilitasnya. Kaesang baru tujuh persen, Pak Ahmad Luthfi baru enam persen. Selebihnya ada yang tiga persen, satu persen. Yang belum menentukan pilihan malah ada 64 persen. Jadi masih cair sekali,” terang Huda.
Namun, Huda menegaskan PKB akan berupaya untuk inisiatif berkoalisi dengan PDIP di Jawa Tengah, karena PKB pemenang kedua di Jawa Tengah setelah PDIP.
“Artinya 20 kursi kita setelah PDIP dan representasi kursi ini saya kira akan menjadi fatsun politik juga oleh partai yang lain,” tandas Huda.