Ini Dia Contekan Tiga Kementerian Baru Sektor Ekonomi di Era Prabowo
Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. (Dokumen KPU RI)
FAKTA.COM, Jakarta - Wacana penambahan kementerian di kabinet Prabowo Subianto, tengah mencuat. Hal tersebut semakin dipertegas dengan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Atas perubahan tersebut, salah satu implikasinya adalah presiden akan memiliki kebebasan penuh untuk menambah jumlah dan memecah lembaga kementerian sesuai kebutuhan.
Setelah menerka-nerka, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo memberikan kisi-kisi atas kementerian baru yang akan ditambah. Di antaranya adalah Kementerian Perumahan dan Kementerian Penerimaan Negara.
Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Apa saja contekan kementerian baru di sektor ekonomi era Prabowo?
Kementerian Perumahan
Desakan akan dibentuknya Kementerian Perumahan muncul atas beberapa hal. Di antaranya adalah tingginya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian, tetapi jumlah anggarannya kecil. Dalam hal ini, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Joko Suranto memberikan kode akan dibentuknya Kementerian Perumahan guna menjawab persoalan tersebut.
“Kita ucapkan terima kasih kepada satgas perumahan karena Insya Allah ada Kementerian Perumahan,” ujar Joko.
Menanggapi hal tersebut, Hashim menyambut dengan afirmatif kode yang dilemparkan sebelumnya. Hashim menyebutkan, saat ini sudah memegang nama untuk Kementerian Perumahan. Akan tetapi, masih harus tutup mulut.
“Nama itu bisa diubah lima menit sebelum pengumuman, jadi tergantung wahyu dari langit,” kata Hashim berkelakar.
Namun, masih dalam kesempatan yang sama, seakan keceplosan Hashim sempat menyinggung secara implisit bahwa Fahri Hamzah yang akan mengisi posisi tersebut. Pasalnya, Hashim menuturkan pekerjaan berat soal target pembangunan perumahan akan diemban olehnya.
“Pembangunan (rumah) tiga juta setiap tahun tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat,” kata Hashim.
Sekadar informasi, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah turut hadir dalam acara diskusi tersebut. Namun, ketika ditanyakan oleh rekan media selepas acara, Fahri tidak banyak bicara.
Kementerian Penerimaan Negara
Sebelumnya, ramai beredar bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dipecah sehingga urusan penerimaan negara akan diemban oleh lembaga lain. Setelah menjadi bola liar tanpa kejelasan yang terang, Hashim memberikan kisi-kisi pula.
Dalam diskusi yang sama, Hashim ditanyakan soal insentif pajak untuk program pembangunan rumah yang digagasnya. Saat menjawab pertanyaan tersebut, Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara.
“Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan–kementerian, saya sudah tau, sampai sekarang belum berubah namanya,” pungkas Hashim.
Namun, lebih lanjut, Hashim tidak menyampaikan siapa yang akan mengisi posisi tersebut.
Kementerian Koordinator Infrastruktur
Selain itu, ada pula isu soal penambahan jumlah Kementerian Koordinator. Di antaranya adalah Kementerian Koordinator Infrastruktur. Anggota Satgas Perumahan Prabowo, Budiman Sudjatmiko buka suara ketika ditanyakan soal tersebut.
Menurut Budiman, Prabowo ingin melanjutkan program Joko Widodo. Seperti diketahui, Jokowi sangat gencar membangun infrastruktur. Atas alasan tersebut, Budiman memberi sinyal bahwa hal tersebut dipertimbangkan. Lebih jelas, Budiman mengatakan Kementerian Koordinator tersebut akan dibentuk, tetapi nomenklaturnya belum pasti.
“Salah satunya ada kemungkinan itu, tapi nama atau nomenklaturnya apa saya tidak tau persis karena masih dinamis, tetapi penambahannya itu pasti ada,” pungkasnya.