FAKTA.COM, Jakarta - Program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang digagas oleh tim Prabowo Subianto disebut akan melibatkan usaha lokal, khususnya di pedesaan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Dalam kesempatan itu, Hashim menyebutkan untuk mengentaskan persoalan stunting, diperlukan pendekatan yang holistik. Menurutnya, bukan hanya soal kekurangan gizi saja, tetapi lingkungan juga mempengaruhi. Hashim memberi contoh soal tempat tinggal yang tidak layak.
“Maka perumahan yang layak itu sangat penting,” kata Hashim.
Oleh sebab itu, bersama tim Satgas Perumahan Prabowo Subianto, Hashim menggagas program pembangunan tiga juta rumah per tahun. Adapun menurut penuturan Hashim, dua juta di antaranya akan dibangun di desa.
Prabowo pun disebutnya bakal memberikan arahan untuk melibatkan pengusaha kecil untuk pembangunan perumahan di pedesaan, seperti UMKM dan Koperasi.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Satgas Perumahan, Budiman Sudjatmiko buka suara terkait pembangunan perumahan di desa. Ia bilang, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dapat dilibatkan. Pasalnya, tidak semua desa memiliki Bumdesnya sendiri.
“Tidak semua desa ada Bumdes,tetapi kita—selain Bumdes, ada Bumdesma,” kata Budiman.
Adapun Bumdesma merupakan badan usaha yang dimiliki oleh berbagai macam desa, yakni 5-10 desa. Ada pula yang levelnya di tingkat kecamatan.
Menurut penuturan Budiman,saat ini terdapat sekitar 2.778 Bumdesma berskala Kecamatan yang mampu membantu pembangunan perumahan desa.
Selain melibatkan pengusaha kecil, pembangunan rumah di desa juga sedikit berbeda. Hashim mengatakan, rumah di pedesaan akan dibangun berdasarkan karakteristik adat setempat. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh anggota Satgas Perumahan, Budiman Sudjatmiko.
“Kita ingin (Program pembangunan rumah) desa itu juga menjadi cagar budaya,” ujar Budiman.
Menurut Budiman, pembangunan rumah di desa bukan hanya soal pengentasan kemiskinan saja, tetapi ada pula upaya revitalisasi budaya. Adapun Budiman juga mengatakan desa yang menjadi prioritas program adalah desa tertinggal dan tinggi tingkat kemiskinannya.
Di samping itu, Budiman juga mengatakan untuk perumahan di desa, masyarakat tidak diharuskan membayar rumah tersebut. Meski begitu, Budiman menegaskan bukan berarti mereka mendapatkan rumah secara cuma-cuma, tetapi ada biaya maintenance yang harus dibayarkan.
“Sisihkan uang Rp10.000 per hari menabung untuk bayar maintenance-nya cukup,” pungkas Budiman.
Dokumen BP Tapera
Sebelumnya, BP Tapera mengungkapkan, sampai 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp19,72 triliun. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010-2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah senilai Rp146,37 triliun.
FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera.
Adapun tahun ini, BP Tapera dapat tambahan target unit rumah dalam progam FLPP. Jumlahnya 34.000 unit.
Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, penambahan target itu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada 3 Oktober 2024.
“Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34.000 unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan Masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Heru, Selasa (8/10/2024).
Dengan begitu, target program FLPP tahun 2024 berubah dari 166.000 unit rumah menjadi 200.000 unit rumah.