FAKTA.COM, Jakarta - Pembatasan penggunaan BBM jenis Pertalite yang tengah dibahas pemerintah diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, pemerintah bisa menghemat anggaran.
Catatan itu pun pernah dikaji INDEF pada 2023. Dalam kajian itu, INDEF memproyeksikan penghematan yang dapat dicapai dengan pembatasan BBM Pertalite diperkirakan sebesar Rp34,24 triliun.
Kajian itu pun menunjukkan beberapa skenario yang dapat dilakukan untuk menghemat subsidi Pertalite.
Skenario pertama, pembatasan diterapkan untuk semua kendaraan berpelat hitam. Jika pembatasan diberlakukan, potensi penghematan akan mencapai Rp32,14 triliun.
Skenario selanjutnya, kuota pembatasan Pertalite untuk mobil ditetapkan sebesar 60 liter per bulan. Di sini, penghematan yang dihasilkan Rp17,71 triliun.
Adapun opsi terakhir adalah membatasi penggunaan untuk kendaraan bermesin di atas 1400cc, yang diperkirakan bisa menghemat Rp14,81 triliun.
Namun Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menilai, kebijakan penghematan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat dan mengontraksi perekonomian. "Penghematan anggaran memang dapat tercapai, namun tantangan terbesar ada pada keadilan dan daya beli masyarakat," kata Sri dalam Diskusi Publik INDEF, Kamis (12/9/2024).
Di sisi lain, Sri menyebut, opsi untuk membatasi mobil pribadi dianggap lebih mudah dijalankan, namun dianggap kurang adil karena akan berdampak pada kendaraan umum.
“Kelas menengah mengalami penurunan dan kenaikan inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah,” kata Sri.
Oleh karena itu, pengambilan kebijakan terkait pembatasan subsidi Pertalite perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak semakin memperburuk daya beli masyarakat.
Sebagai informasi, Pertalite merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap pembahasan.
"Saya pikir 1-2 minggu ini belum ada keputusan, jangan dulu berspekulasi. Semuanya masih dalam proses pembahasan. Yang jelas, BBM ini diberikan kepada yang berhak mendapatkannya," ujar Bahlil.
Dengan pembahasan yang masih berlangsung, keputusan final mengenai pembatasan subsidi Pertalite diharapkan dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
