FAKTA.COM, Jakarta - Pertanyaan besar mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi peluncuran Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur kian mencuat. Pasalnya, pemerintah yang semula akan meluncurkan BBM tersebut pada 17 Agustus, hingga saat ini tak kunjung terealisasi.
Mesi begitu, menurut Pengamat Ekonomi dan Energi, Fahmy Radhi, peluncuran BBM rendah sulfur diharapkan dapat memberikan alternatif ramah lingkungan bagi konsumen.
“Sebagai diversifikasi, saya kira itu enggak apa-apa, bagus artinya sudah mulai mengawali dengan BBM yang sesuai dengan Euro 4 misalnya,” kata Fahmy kepada Fakta.com, Senin (9/9/2024).
Namun, ada kekhawatiran bahwa harga BBM ini kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan Pertalite, yang bisa berdampak signifikan pada inflasi dan daya beli masyarakat.
"Jika BBM rendah sulfur hanya sebagai komplementar atau tambahan, itu tidak masalah dan malah bagus untuk diversifikasi. Tapi jika BBM ini menggantikan Pertalite, maka dampaknya terhadap inflasi dan daya beli akan lebih besar," ujarnya.
Proses transisi yang lancar juga penting agar konsumen dapat beradaptasi dengan perubahan ini tanpa terbebani oleh harga yang lebih tinggi.
Di sisi lain, pembatasan penggunaan Pertalite juga sedang dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengurangi subsidi salah sasaran, yang mencapai sekitar Rp90 triliun per tahun.
Namun, hal ini tidak terkait langsung dengan peluncuran BBM rendah sulfur, melainkan lebih pada pengaturan distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran.
"Pembatasan Pertalite bertujuan untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh kelompok yang berhak, seperti kendaraan umum dan sepeda motor, sedangkan BBM rendah sulfur lebih kepada pilihan pasar dan lingkungan," kata Fahmy menjelaskan.
Dengan adanya rencana peluncuran BBM rendah sulfur, pemerintah diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih ramah lingkungan sambil menjaga stabilitas ekonomi di tengah perubahan ini.
