Ekonomi 2025 dan Wanti-wanti Bonus Demografi jadi Bencana Demografi
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dokumen Kemenkeu)
FAKTA.COM, Jakarta - Transisi pemerintahan sudah semakin dekat. Indonesia punya impian untuk jadi lebih hebat.
Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Bukan lagi sekadar angan, hal tersebut harus dicapai tanpa beralasan.
Berbicara tentang angka pertumbuhan, Ekonom Segara Research Institute, Piter Abdullah menyebut Indonesia harus mengakselerasi ekonomi agar dapat tumbuh di atas 7% tiap tahunnya. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi.
“Prabowo punya tim dan timnya yang kita minta untuk mencari solusi-solusi itu,” kata Piter kepada Fakta.com, Kamis (15/8/2024).
Untuk mencapai hal tersebut, perlu ada terobosan kebijakan. Menurutnya, untuk mencapai hasil berbeda, kita harus melakukan upaya dan solusi yang berbeda.
“ICOR harus kita turunkan, investasi harus kita tingkatkan, sistem insentif di dalam perekonomian harus kita perbaiki agar kita mendorong orang itu untuk produktif,” kata Piter menambahkan.
Piter bilang, saat ini model perekonomian Indonesia sangat rente. Artinya, sangat mencari keuntungan dari suku bunga yang tinggi.
Hal ini membuat penyaluran uang dari perbankan terhadap perekonomian belum optimal.
“Kalau kita lihat angka-angka indikatornya, rasio kredit perbankan terhadap PDB masih sangat rendah,” ujar Piter.
Menurut Piter, hal itu disebabkan oleh kesalahan kebijakan. Karena itu, perlu dikoreksi dan diperbaiki agar perbankan itu lebih aktif untuk membiayai perekonomian.
Di samping itu, pemerintah perlu memperluas ruang fiskal. Hal ini tergantung dengan terobosan-terobosan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
“Artinya yang kita harapkan adalah Pemerintahan Prabowo yang baru ini bisa menempatkan orang-orang terbaik agar semua solusinya bisa didapatkan,” tutur Piter.
Seperti diketahui, hari ini (Jumat, 16/8/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan membaca dua pidato di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Selain Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024, Jokowi juga akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.
Dalam kesepakatan itu, pertumbuhan ekonomi 2025 ditargetkan dalam kisaran 5,1%-5,5%. Kemudian, inflasi tahunan 1,5%-3,5%.
Selain itu, nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per US$. Serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9% hingga 7,2%.
Lalu, indikator pembangunan mencakup nilai tukar petani (indeks) 115-120, dan nilai tukar nelayan (indeks) 105-108.