Dapat Anggaran Jumbo di 2025, OJK Rekrut Ahli Keamanan Siber

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, dalam Konferensi Pers OJK Bulanan Juni 2024, Senin (8/7/2024). (Tangkapan layar)

FAKTA.COM, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI untuk pagu indikatif anggaran tahun 2025 sebesar Rp11,56 triliun. Hal ini disampaikan oleh  Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, pada Konferensi Pers OJK Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024)

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program penguatan fungsi OJK, termasuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan masyarakat, serta pengembangan industri jasa keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa mayoritas anggaran OJK berasal dari penerimaan kontribusi pungutan. 

"Tentu ini dipakai untuk memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan masyarakat serta pengembangan industri jasa keuangan," tutur Mirza.

Salah satu prioritas utama dalam anggaran 2025 adalah penguatan infrastruktur teknologi dan informasi, termasuk ketahanan siber. OJK berkomitmen untuk memastikan alokasi anggaran yang cukup guna memperkuat dan memperbarui infrastruktur IT mereka. 

"OJK mengutamakan alokasi anggaran yang cukup untuk infrastruktur teknologi dan informasi dalam rangka peremajaan infrastruktur IT," kata Mirza menambahkan.

Selain itu, OJK juga akan melakukan rekrutmen ahli-ahli ketahanan siber guna memperkuat lini pertahanan mereka di dunia digital. Langkah ini dinilai penting mengingat semakin tingginya ancaman siber terhadap industri jasa keuangan yang semakin terhubung secara digital.

Dengan alokasi anggaran yang besar dan strategi yang fokus pada keamanan siber, OJK berharap dapat meningkatkan kinerja serta menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia.