Hati-hati Kantong Bobol Lantaran Terjerat Pinjol

Ilustrasi. (Dokumen Fakta.com/Putut Pramudiko)

FAKTA.COM, Jakarta - Perkembangan teknologi digital yang kian pesat semakin mempermudah akses informasi maupun transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk untuk urusan utang piutang di dunia internet alias pinjaman online atau Pinjol.

Meskipun memberi kemudahan akses serta kecepatan dalam memperoleh pinjaman, tapi terdapat juga sejumlah ancaman atau tantangan yang harus diwaspadai. Warganet perlu berhati-hati dalam memanfaatkan hal tersebut, khususnya keberadaan Pinjol ilegal karena bisa mengancam data pribadi hingga tunggakan yang tak bisa diatasi.

Hingga kini, Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus mencoba merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengaktualisasi potensi peluang di bidang finansial seperti digital payment, financial lending, insurance, maupun wealth management.

“Inilah transformasi ekonomi yang terus diupayakan entah melalui digitalisasi, hilirisasi dan peranan pemerintah yang menjadi sangat-sangat kritikal. Namun kita semua tahu bahwa digitalisasi membutuhkan adaptasi," kata Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam sebuah acara, Selasa (28/11/2023).

Kebijakan pinjol

Pertengahan November lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar merilis kebijakan baru terkait raodmap fintech peer to peer (P2P) lending 2023-2028. Sejalan dengan itu, OJK juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau P2P Lending.

Kebijakan anyar ini bertujuan untuk menyehatkan industri P2P lending, peningkatan integritas, serta berorientasi pada inklusi keuangan. Mahendra bilang, pihaknya juga berharap peraturan ini dapat lebih melindungi konsumen sekaligus berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, "Outstanding pembiayaan maupun tingkat kesehatan dan kontribusinya kepada pengguna peminjam terutama juga untuk UMKM besar dan akan semakin besar jadi roadmap ini akan menjadi masa penentu bagi industri."

Sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Oktober 2023, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal. Rinciannya, sebanyak 1196 entitas berbentuk investasi ilegal, 6.055 entitas pinjol ilegal, serta 251 entitas gadai ilegal.

Meskipun kini, Pinjol telah menjadi alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah, namun OJK tetap mengimbau masyarakat uhtuk tetap berhati hati. Salah satu ancaman yang kerap merugikan warganet misalnya kerugian finansial, dan penyalahgunaan data pribadi.

Dari waktu ke waktu dana penyaluran Pinjol terus mengalami peningkatan. OJK mencacat, terdapat 101 penyelenggara yang telah mengantongi izin. Kemudian, per Agustus 2023 lalu, nilai outstanding pendanaan P2P lending mencapai Rp53,12 triliun, serta akumulasi pendanaan sejumlah Rp677,51 triliun.

Lima kiat

Terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari risiko penipuan ataupun gagal bayar dalam bertransaksi pinjol. Pertama, Pastikan memilih perusahaan yang terdaftar dan berizin di OJK, sehingga Anda terhindar dari jeratan Pinjol ilegal.

Kedua, pertimbangkan pinjaman yang dibutuhkan serta kemampuan finansial Anda untuk membayar, idealnya jumlah cicilan tidak melebihi 30 persen pemasukan yang diterima saban bulan. Selanjutnya, nasabah juga harus disiplin untuk membayar tepat waktu.

Keempat, hindari pinjaman yang bertujuan hanya untuk membayar pinjaman dari perusahaan lain, sehingga membuat Anda terjebak dalam lingkaran utang. Kelima, pahami kontrak perjanjian sekaligus skema bunga dan denda keterlambatan pembayaran.