Mengintip Kantong Kemiskinan di Indonesia, Daerah Mana Saja?
Ilustrasi: Fakta.com/Putut Pramudiko
FAKTA.COM, Jakarta - Jumlah penduduk miskin di Indonesia berangsur turun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang, turun 2,62% dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,9 juta orang.
Dari data BPS yang dirilis Senin (1/7/2024), tercatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 adalah 9,03 persen dari total populasi Indonesia. Sementara pada Maret 2023 sebanyak 9,36%.
Data terbaru ini memperpanjang tren penurunan jumlah dan persentase warga miskin yang sebelumnya sempat naik pada Maret 2020 dan September 2020. Kenaikan itu terjadi saat merebaknya pandemi Covid-19 sehingga muncul pembatasan mobilitas penduduk di Indonesia.
BPS mencatat kantong kemiskinan di Indonesia masih didominasi sejumlah provinsi di wilayah timur. Persentase penduduk miskin terbesar berada di Maluku dan Papua. Dari delapan provinsi yang tersebar di ujung timur Indonesia itu, 19,39 persen penduduknya masih tergolong miskin.
Selain Maluku dan Papua, provinsi dengan komposisi penduduk tergolong miskin terbesar selanjutnya adalah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menyentuh lebih dari 12 persen.
Adapun wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,44 persen. Bukan hanya memiliki persentase yang rendah, Kalimantan juga memiliki jumlah penduduk miskin riil yang paling rendah. Di pulau itu, jumlah penduduk miskin hanya 940 ribu orang.
Jika dilihat dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa dengan jumlah total 13,24 juta orang. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, meski secara persentase hanya 9,79 persen dari populasinya.
Untuk diketahui, penentuan status miskin penduduk ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau naik 5,9% dibandingkan Maret 2023.
Artinya, orang dengan pengeluaran di bawah Rp582.932 per bulan masuk tergolong miskin. Tapi, angka itu masih rata-rata nasional. Sementara tiap provinsi punya data Garis Kemiskinan berbeda.
Provinsi dengan tingkat Garis Kemiskinan tertinggi adalah Papua Pegunungan dengan jumlah sekitar Rp1 juta. Sementara tingkat Garis Kemiskinan terendah adalah Rp455 ribu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, menilai penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah. Khususnya, kata dia, dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.
Febrio pun meyakini, penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global.
"Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," ujar Febrio, Selasa (2/2/2024).