Pajak Karbon Percepat Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia

FAKTA.COM, Jakarta- Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menekankan pentingnya kebijakan cukai karbon atau pajak karbon sebagai instrumen utama untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan bermesin bakar ke kendaraan listrik.

Penerapan pajak karbon ini, menurut Ahmad, tidak hanya akan mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi juga berpotensi mengurangi polusi udara yang menjadi salah satu masalah lingkungan serius di perkotaan. 

“Negara-negara lain sudah menerapkan cukai karbon, seperti Singapura dan Thailand untuk mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi,” katanya saat Workshop Katadata, di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ia menyarankan agar Indonesia mengikuti jejak tersebut dengan menetapkan batas emisi karbon per kilometer sebagai dasar penerapan pajak karbon. 

“Misalnya, kendaraan dengan emisi di bawah 118 gram per kilometer dapat diberi insentif, sementara yang di atasnya dikenakan cukai karbon,” papar Ahmad.

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong produsen untuk mengembangkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan mendorong konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik yang bebas dari pajak karbon.

Namun, untuk merealisasikan hal ini, lanjut Rahmat, perlunya sinergi yang kuat antara berbagai sektor. 

Roadmap (peta jalan) yang jelas dan sinkronisasi antar sektor menjadi sangat penting agar kebijakan ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga benar-benar diterapkan di lapangan.

Roadmap tersebut harus mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi baterai hingga infrastruktur pendukung lainnya.

Ahmad menggarisbawahi pentingnya fokus dan konsistensi dalam kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan ketat hingga tercapai penetrasi pasar yang luas di seluruh wilayah, tanpa terganggu oleh perubahan politik atau pemerintahan.