Pemerintah Diminta Tegas Beri Sanksi PJP Terkait Judi Online

FAKTA.COM, Jakarta - Pemblokiran terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan situs konversi pulsa ilegal di Indonesia dinilai sangat efektif oleh Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. 

"Karena mereka harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau mungkin dari OJK, sehingga jumlahnya terbatas,” jelas Heru dalam wawancara dengan Fakta pada Senin (12/8/2024). 

Ia menambahkan bahwa berbeda dengan pemblokiran konten ilegal seperti pornografi, yang lebih rumit karena tidak ada izin yang mengatur.
Namun, Heru menggarisbawahi pentingnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi.

Ia mengkritik bahwa selama ini pemerintah cenderung kurang tegas, terutama ketika menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

“Nanti kita perlu buktikan apakah misalnya ada BUMN yang terlibat, ini sanksinya tegas atau tidak,” kata Heru. Ia berharap agar pemerintah konsisten dalam mendukung upaya pemberantasan judi online sampai ke akar-akarnya.

Selain itu, Heru juga menyoroti masalah situs konversi pulsa yang jumlahnya mencapai 32 situs, di mana hanya satu yang berizin dan 31 lainnya ilegal.

Menurutnya, masalah layanan ilegal ini menjadi tantangan tersendiri karena meskipun sebagian layanan telah legal, masih banyak yang beroperasi secara ilegal. “Persoalan kita itu selain yang legal, juga banyak yang ilegal,” imbuhnya.

Heru menjelaskan bahwa layanan ilegal, terutama yang terkait dengan keuangan dan perbankan, seharusnya dianggap sebagai pelanggaran aturan yang serius dan dapat dikenakan pidana. 

“Ketika dia memberikan layanan ilegal, misalnya terkait dengan layanan keuangan, layanan perbankan, ini kan sudah menjadi bagian dari pelanggaran aturan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penegakan aturan dan pemberian sanksi yang tegas bagi penyelenggara layanan ilegal. “Yang tidak berizin ini harus dikenakan sanksi tentunya, agar tidak menjadi panutan dari penyelenggara lain untuk tidak mengurus perizinan,” kata Heru.

Namun, Heru juga mengakui bahwa memberantas layanan ilegal tidaklah mudah. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan pemantauan dan pemblokiran secara aktif setiap hari. Menurutnya, masalah yang sering terjadi adalah bahwa layanan ilegal sering kali tidak ditindak dengan tegas, sehingga jumlahnya terus bertambah. 

"Kalau kita secara aktif, tiap hari memantau dan memblokir layanan ilegal, ini tentu bisa efektif,” ujarnya. 

Untuk itu, Heru menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam menangani layanan ilegal. Ia menyarankan agar pemerintah lebih tegas dan konsisten dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. 

"Kalau mereka punya kemauan untuk melakukan monitoring, pengawasan day-to-day, tentu ini bisa efektif,” pungkasnya.