Bawaslu Merespons Penurunan Videotron Anies di Jakarta dan Bekasi

FAKTA.COM, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja buka suara terkait penurunan videotron iklan calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan di Kota Bekasi dan DKI Jakarta.

Menurut Bagja, perlu ditanyakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terlebih dahulu mengenai hal ini. Selain itu perlu dilihat apakah hal ini berkaitan dengan pihak ketiga atau tidak, serta apakah ada izin dari Pemda.

"Coba aja tanyakan ke Pemda, terus itu berkaitan dengan pihak ketiga atau tidak?, ada izin pemda kan?," ujar Bagja kepada wartawan di depan Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).

Lebih lanjut, Bagja menjelaskan bahwa Pemda sebaiknya bersikap adil dan memberikan keluasaan bagi seluruh kandidat untuk beriklan di videotron, bukan hanya membatasi akses iklan salah satu kandidat, karena jika videotron sudah disewa oleh salah satu kandidat lalu kemudian dibatasi, itu dapat menjadi persoalan.

"Nanti coba, kalau misalnya pemdanya tidak bersikap netral, kan harusnya dikasih kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu, kesempatan ya. Tapi kalau kemudian sudah sewa, kemudian dibatasi itu menjadi persoalan juga," jelasnya.

Bagja menambahkan bahwa Pemda Bekasi dan DKI Jakarta masing-masing memiliki kebijakan sendiri dalam hal ini. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah ada izin resmi dari masing-masing Pemda. Selain itu, perlu ditelusuri juga apakah hal ini melibatkan pihak ketiga.

"Kalau bekasi kan pemda tersendiri, kalau DKI beda juga kan, nanti dilihat apakah memang per zinannya atau juga pihak ketiganya, itu harus dilihat juga bukan hanya pemda-nya loh," imbuhnya.

Rahmat menegaskan bahwa jika ada laporan resmi ke Bawaslu terkait hal ini, maka pasti akan ditindaklanjuti.

"Iya pasti, pasti juga ini lanjut atau tidak lanjut, pasti kita sampaikan," pungkasnya. (ILM)