Anggaran Bansos Melonjak di Tahun Politik, Banggar DPR Khawatir Penyalahgunaan

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (Dok DPR RI)

FAKTA.COM, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti lonjakan belanja bantuan sosial alias bansos yang disalurkan oleh pemerintah.

Menurut dia, besarnya anggaran bansos yang mencapai lebih dari Rp400 triliun rentan penyalahgunaan dan dapat menimbulkan tendensi politis.

Hal itu dikarenakan, pemberian bansos diberikan di tahun politik, yakni Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.

"Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan," ungkap Said dalam keterangannya, dikutip Rabu (7/2/2024).

Dia menjelaskan, ketika masa pandemi Covid-19 tahun 2020 anggaran perlindungan sosial Rp234,33 triliun. Untuk realisasinya ada di angka Rp216,59 triliun.

Selain membandingkan besaran bansos saat Pandemi Covid-19 dengan besaran bansos terkini, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan ketidakterlibatan Kementerian Sosial (Kemensos)dalam pembahasan dan penyaluran Bansos. Padahal, Kemensos merupakan kementerian teknis Terkait penyaluran bansos.

Pemerintah Buka Opsi Pemberian Bansos Jelang Lebaran

"Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?” katanya.

Said menegaskan, program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin apabila dikerjakan oleh tangan-tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik.

Dirinya pun mengingat agar tidak menjadikan rakyat miskin sebagai aset mendulang suara elektoral.

“Jangan jadikah rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah olah tampil bak Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang," ungkapnya

"Padahal cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik,” imbuhnya.

DPR RI Terima Surpres Jokowi untuk RUU DKJ

Sebagaimana diketahui, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak menyinggung bantuan sosial (bansos) saat debat kelima Capres 2024, Minggu (4/2/2024).

Menurut Anies, bansos harus diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan penerima, bukan sebaliknya, malah untuk kepentingan pemberi.

Anies menyebut ini merupakan bansos tanpa pamrih. Pemberian bansos juga disebutnya harus tepat sasaran melalui pendataan yang baik.

Ganjar Pranowo juga menyebutkan bansos ketika momen tanya jawab. Eks Gubernur Jawa Tengah itu bertanya kepada Anies terkait program bansos pemerintah yang seakan-akan diklaim sebagai program dari satu orang atau kelompok tertentu.

Bagikan:

Data

Komentar (0)

Login to comment on this news

Updates

Popular

Place your ads here
Data
Pointer
Interaktif
Program
Jobs
//