FAKTA.COM, Jakarta - Selain persoalan inflasi, penggunaan produk dalam negeri menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan kepada para kepala pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasalnya, saat ini penggunaan produk dalam negeri oleh kabupaten dan kota baru masih sangat rendah.

"Penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota, masih kecil. Artinya, selain itu berarti produk-produk impor," ujar Jokowi saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024).

Jokowi pun mengingatkan bahwa sulit mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sumber. Seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, dan dividen.

"Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," kata Presiden.

Untuk itu, Presiden menekankan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya.

Sebelumnya, Jokowi juga menyinggung adanya bupati yang tidak mengetahui inflasi di daerahnya sendiri. "Kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupatinya saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin? Kalau yang saya tanya gak bisa jawab, mohon maaf masih ada satu dua," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta para bupati tersebut untuk bertanya ke Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten, bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa, karena pasti saya tanya," ujar Jokowi.