FAKTA.COM, Jakarta - Perpanjangan masa bantuan sosial (bansos) beras serta daging ayam dan telur, membuat pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam. Total nilainya Rp11 triliun.
"Bantuan ini akan diperpanjang tiga bulan, yaitu pada Agustus, Oktober, dan Desember untuk pembayarannya. Ini akan menambah biaya Rp11 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (9/7/2024).
Sepanjang semester I-2024, Kementerian Keuangan telah menyalurkan belanja bansos senilai Rp75,8 triliun, tumbuh 3% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan realisasi bansos utamanya dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penerima dan unit bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 serta penyaluran bantuan makanan lansia dan disabilitas.
Secara rinci, belanja bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tercatat sebesar Rp37,5 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Kemudian, belanja yang disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencapai Rp23,2 triliun, yakni berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) untuk 96,8 juta peserta.
Selain itu ada juga bansos melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebesar Rp13,2 triliun untuk PIP bagi 8,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 769,4 ribu mahasiswa.
Di sisi lain, bansos melalui Kementerian Agama (Kemenag) disalurkan sebesar Rp1,7 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 99,86 ribu mahasiswa.
Terakhir, bansos disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp200 miliar.
Belanja bansos termasuk dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun realisasi anggaran perlinsos pada semester I-2024 mencapai Rp176,7 triliun atau 35,6% dari pagu APBN 2024. (ANT)