Larangan Kerja Bagi Warga Palestina Bikin Ekonomi Israel Rugi Bandar

FAKTA.COM, Jakarta – Larangan Israel bagi warga Palestina dari Tepi Barat untuk bekerja, berdampak buruk bagi perekonomian Israel. Hal ini dikatakan oleh Kementerian Keuangan Israel.

Kementerian Keuangan menghitung ekonomi Israel merugi senilai ratusan juta dolar AS per bulan setelah larangan diterapkan.

“Kami menghitung dampak ekonomi jika warga Palestina tidak pergi bekerja. Diperkirakan (angkanya) mencapai 3 miliar shekel (US$830 juta) per bulan,” kata perwakilan Kementerian Keuangan kepada Komite Tenaga Kerja Asing Knesset, dikutip dari Times of Israel, Selasa (26/12/2023).

Sekadar informasi, ada 150 ribu warga Palestina dari Tepi Barat yang bekerja di Israel. Ratusan ribu orang ini kini tidak bisa masuk ke Israel sejak Hamas menyerang pada 7 Oktober 2023.

Kemudian, lebih dari 10 ribu pekerja asing, terutama dari Thailand, meninggalkan Israel sejak serangan itu. Disebutkan pula bahwa Israel memerlukan 30 ribu pekerja asing untuk mengisi kesenjangan ketenagakerjaan. Kondisi ini diperparah dengan mobilisasi ratusan ribu tentara cadangan untuk melawan Hamas.

Pada minggu lalu, Israel memutuskan mengizinkan warga Palestina bekerja di sana. Keputusan ini diambil setelah ada tekanan dari industri dan pengusaha yang merugi akibat kehilangan sebagian besar tenaga kerja. Disebutkan bahwa ada 8 ribu-10 ribu warga Palestina dari Tepi Barat yang akan kembali bekerja di Israel.

Ketua Asosiasi Pembangunan Israel, Raul Sargo mengatakan industri benar-benar terhenti dan produktivitasnya hanya 30%. Sebagian besar lokasi tutup dan kondisi ini berdampak kepada perekonomian Israel dan pasar perumahan.

“Kami berada dalam kesulitan yang sangat buruk,” kata Sargo.

Ketua Komite Tenaga Kerja Asing, Eliyahu Revivo, mengatakan bahwa Israel harus memutuskan apakah membutuhkan tenaga kerja dari Palestina atau tidak. Selama belum ada solusi, maka mereka masih butuh tenaga kerja dari Palestina. Revivo juga menyebutkan bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan terus ditunda.

Wakil Menteri Pertanian, Moshe Abutbul, setuju bahwa harus ada keputusan yang jelas tentang masalah ketenagakerjaan. Dia juga menekankan untuk tidak kekurangan tenaga kerja dari asing.

“Bukan (malah) kekurangan,” kata Abutbul.