Mempertanyakan Menteri Ekonomi Jokowi yang Lanjut di Prabowo dari Sudut Pencapaian

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Dokumen Kemenkeu)

FAKTA.COM, Jakarta - Kalau tidak ada perubahan arah kebijakan, siapapun menteri yang terpilih tak akan mampu membawa Indonesia sampai pada capaian perekonomian yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana kepada Fakta.com, Minggu (20/10/2024), ketika menanggapi nama-nama lama di posisi kementerian bidang ekonomi pada kabinet Merah Putih, presiden Prabowo Subianto.

Soal komposisi menteri di bidang ekonomi, Andri menyampaikan, bukan persoalan orang yang sama, bahkan ketika orang berbeda dihadapkan dengan kondisi yang sama pun hal yang dilakukan akan sama pula.

Andri menuturkan, menteri-menteri yang terpilih kembali di kabinet Prabowo Subianto perlu menyadari bahwa arah kebijakan dalam sepuluh tahun terakhir perlu dievaluasi.

“Walaupun dikatakan keberlanjutan. tapi kalau kebijakan ekonomi yang sama diteruskan itu tidak akan bisa sustain untuk bisa mencapai 8% (Pertumbuhan ekonomi),” ujar Andri.

Menteri yang menghasilkan kegagalan ekonomi

Secara spesifik, Ekonom Senior, Didik J Rachbini mengomentari berlanjutnya menteri-menteri lama di bidang ekonomi, termasuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pasalnya, banyak capaian yang kurang memuaskan dari pengelola fiskal tersebut.

Dalam hal ini, Didik menyebutkan tax ratio Indonesia yang kerap mengalami penurunan di era Joko Widodo. Menurutnya, rata-rata saat era Susilo Bambang Yudhoyono di kisaran angka 12%, tetapi kini menurun, bahkan pernah mencapai sekitar 8%.

“Jadi, itu satu hal yang menurut saya fiskal kita punya masalah dan Menteri Keuangan kembali ke Sri Mulyani lagi, ya nanti akan sama persis (hasilnya) seperti 10 tahun yang lalu,” kata Didik dalam sebuah diskusi, Minggu (20/10/2024).

Diperlukan perbaikan dalam pengelolaan fiskal untuk capai pertumbuhan ekonomi 8%. Menurut Didik, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, maka Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan pajaknya harus tinggi. Dengan begitu, tax ratio-nya dapat meningkat.

Antara stabilitas dan akselerasi

Dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.com, Minggu (20/10/2024), Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Ajib Hamdani mengatakan soal pembentukan komposisi kabinet, maka pertimbangannya adalah antara stabilitas dan akselerasi.

Menurut Ajib, dalam konteks stabilitas presiden akan cenderung memilih menteri dari birokrat partai yang bisa memberikan dukungan politik untuk program presiden.

Sementara itu, untuk konteks akselerasi presiden akan memperkuat jajaran kementeriannya dengan unsur teknokrat.

“Gambaran susunan kabinet yang ada, dengan tidak kurang 16 kementerian yang kembali diisi oleh jajaran lama, terlihat presiden cenderung lebih mendahulukan stabilitas,” kata Ajib menambahkan.

Belum lama ini, dihubungi oleh Fakta.com, Peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin mengatakan pemilihan nama-nama menteri cenderung dilihat sebagai politik balas budi Prabowo. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi elit politik sehingga pemerintah berjalan dengan oposisi yang minim.

“Skenario hari ini akan membahayakan dinamika politik Indonesia ke depan, dan belum tentu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang,” kata Hanif.

Sebelumnya, Celios juga merilis laporan terkait komposisi kabinet Prabowo Subianto, Jakarta (17/10/2024). Isi dari laporan tersebut sejalan dengan pendapat Ajib sebelumnya bahwa Prabowo Subianto cenderung mengedepankan stabilitas dengan banyak mengangkat menteri dari birokrat partai.

Pasalnya, menurut laporan tersebut, menteri era Prabowo diisi hingga 55,6% oleh politisi. Adapun teknokrat dan profesional hanya sebesar 15,7%. Sementara itu, kalangan akademisi hanya sebanyak 6,6% saja.