Rencana Perubahan Subsidi BBM dan Listrik, Ini yang Harus Dilakukan Prabowo
Ilustrasi subsidi BBM. (Dokumen Pertamina)
FAKTA.COM, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengubah skema penyaluran subsidi energi. Di sini, subsidi yang dimaksud adalah bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
“Pengurangan subsidi ini dapat me-leverage pertumbuhan ekonomi kita, karena dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai program yang lebih produktif," ujar Burhanuddin dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024)..
Selain itu, Burhanuddin menekankan pentingnya pembaruan dan penyempurnaan data masyarakat miskin agar program bantuan langsung tunai ini berjalan dengan efektif.
"Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan, agar masyarakat miskin diberikan transfer tunai langsung, bukan kepada komoditinya," kata Burhanuddin.
Dia pun menilai, dengan mengalihkan skema subsidi dari barang ke orang, subsidi energi bisa dialihkan ke program lain yang lebih produktif, seperti program pengentasan kemiskinan.
Menanggapi rencana itu, pengamat ekonomi energi, Fahmy Radhi, menyoroti pentingnya reformasi mekanisme subsidi agar lebih tepat sasaran dalam menanggulangi ketimpangan distribusi subsidi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM).
Fahmy menjelaskan bahwa mekanisme subsidi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yakni subsidi by-product dan subsidi by-target. Subsidi by-product, yang saat ini digunakan oleh pemerintah, adalah model subsidi yang menurunkan harga produk BBM.
"Contohnya, saat harga per liter BBM disubsidi sebesar Rp10.000, maka seluruh masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak, dapat menikmati BBM bersubsidi tersebut," ujar Fahmy kepada Fakta.com, Jumat (27/9/2024).
Subsidi by-product ini sering kali menimbulkan ketidakadilan karena kalangan menengah ke atas yang sejatinya mampu membeli BBM tanpa subsidi justru ikut menikmati subsidi tersebut.
Akibatnya, distribusi subsidi menjadi tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
Sebagai alternatif, Fahmy menyarankan mekanisme subsidi by-target. Dalam sistem ini, subsidi diberikan langsung kepada individu atau kelompok yang berhak menerimanya.
Bantuan tersebut bisa berupa uang tunai atau bentuk lain yang memungkinkan penerima membeli BBM bersubsidi.
"Subsidi by-target ini sebenarnya lebih tepat sasaran karena langsung diberikan kepada masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan sosial (bansos)," kata Fahmy menjelaskan.
Menurut Fahmy, salah satu cara untuk mengatasi tantangan penetapan sasaran adalah dengan memanfaatkan data dari Kementerian Sosial yang selama ini telah digunakan untuk program bansos.
Data ini sudah mencakup masyarakat dengan penghasilan rendah yang berhak menerima bantuan pemerintah, sehingga bisa diandalkan untuk memberikan subsidi by-target.