Kontraksi Pendapatan Negara, Wujud Nyata Ekonomi RI Ketergantungan Komoditas

Konferensi pers APBN Kita edisi September 2024, Senin (23/9/2024). (Dokumen Fakta.com/Muhammad Azka Syafrizal)

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024. Rinciannya, pendapatan negara sebesar Rp1.770,0 triliun dan belanja sebesar Rp1930,7 triliun.

Atas catatan tersebut, defisit APBN hingga akhir Agustus sebesar Rp153,7 triliun atau setara 0,68% dari produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut sejalan dengan masih terkontraksinya pendapatan negara seiring dengan anjloknya harga komoditas. Lantas, apakah hal ini menunjukkan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung dengan komoditas?

Seperti diketahui, dalam dua bulan terakhir realisasi pendapatan selalu terkontraksi seiring dengan melemahnya harga komoditas. Dilihat dari polanya pun, kontraksi pendapatan negara mulai mengecil ketika harga komoditas membaik.

Sri Mulyani mengungkap, anjloknya harga komoditas disebabkan oleh masih belum pulihnya perekonomian global.

“Karena memang demand menjadi terbatas atau tertahan dengan pertumbuhan yang masih stagnan,” katanya menjelaskan.

Jika lebih dirinci, anjloknya harga komoditas dan dampaknya terhadap pendapatan negara dapat dilihat dari terkontraksinya penerimaan PPh Badan.

“Pajak yang mengalami penurunan adalah PPh Badan, terutama akibat penurunan harga komoditas,” ujar Wamenkeu II, Thomas Djiwandono.

Adapun realisasinya hingga Agustus 2024 adalah Rp212,7 triliun atau terkontraksi sebesar 32,1%.

Di samping itu, jika dirinci per sektor, maka sektor pertambangan mengalami kontraksi terdalam dibandingkan dengan sektor lain, yakni 50,5%. Hal ini juga merupakan dampak dari menurunnya harga komoditas.

Sementara itu, Bea Keluar untuk komoditas sawit juga terkontraksi dalam, yakni 57,3%. Hal tersebut lagi-lagi karena adanya penurunan harga komoditas. Seperti diketahui, penurunan harga rata-rata CPO 2024 sebesar 5,21% (yoy).

“Terjadi penurunan Bea Keluar dari produk sawit dampak dari turunnya harga dan volume ekspornya,” ujar Thomas.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengungkap bahwa ini merupakan konsekuensi atas belum optimalnya industrialisasi di Indonesia.

“Jadi memang, penerimaan pajak masih sangat tergantung dari performa harga komoditas,” ujar Riefky kepada Fakta.com, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, hal ini bukan disengaja bahwa kebijakan ekonomi diarahkan untuk berbasis komoditas, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai dampak dari gagalnya desain ekonomi untuk shifting ke sektor industri.

Riefky menuturkan, gejala deindustrialisasi semakin terlihat dampaknya, bahkan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Di lain sisi, ini membuat sulitnya penciptaan lapangan pekerja kelas menengah dan peningkatan daya beli masyarakat.