Tak Hanya Makan Bergizi Gratis, Ini Beberapa Program Prioritas Prabowo

Menkeu Sri Mulyani saat memaparkan beberapa program prioritas presiden terpilih saat raker dengan Banggar DPR, Selasa (27/8/2024). (Tangkapan layar TV Parlemen)

FAKTA.COM, Jakarta - Program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto tak soal Makan Bergizi Gratis. Ternyata, beberapa program lain yang sudah disiapkan.

Fakta-fakta baru ini, diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR, Selasa (27/8/2024).

"Pemerintahan baru terpilih yang akan memulai Oktober ini memiliki beberapa program priotitas yang menjadi quick win," ucap Sri Mulyani.

Selain Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani juga menjelaskan, pemeriksaan kesehatan gratis juga masuk di dalam prioritas untuk 52,2 juta orang. Program ini berlangsung mulai dari posyandu, puskesmas, dan RSUD, serta melengkapi rumah sakit dengan peralatan.

"Sehingga tipe D bisa diupgrade menjadi tipe C, dan bisa melakukan perawatan di daerah-daerah," tutur Sri Mulyani.

Tak hanya itu, kata Sri Mulyani, prioritas program quick win adalah renovasi sekolah. Sri Mulyani mengungkapkan, presiden terpilih telah meminta untuk dilakukan koordinasi dan monitoring, sehingga bisa dilihat kemajuannya.

"Dari mulai secara fisik hingga kemudian ruang kelas, membler, dan juga renovasi," kata dia.

Tak berhenti sampai disitu, pemerintahan terpilih baru juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi dimulai di empat lokasi yang akan ditentukan presiden terpilih.

Selain itu, ada juga soal ketahanan pangan dengan membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa. "Mulai dari program kementerian PUPR dan kementerian pertanian, dengan perbaikan intensifikasi 80.000 hektare dan pencetakan sawah baru 150.000 hektare," ujarnya.

Dari beberapa program prioritas itu, Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2025 didesain dengan defisit 2,53% dari PDB dengan tetap menjaga estimasi daripada penerimaan negara dan kebutuhan belanja untuk menampung program-program prioritas nasional.

"Defisit setara Rp616,2 triliun akan ditutup dengan pembiayaan yang akan dijaga secara hati-hati dan tetap dalam rangka untuk menciptakan stabilitas dan sustainabilitas," kata Sri Mulyani menambahkan.

Sri Mulyani juga bilang, pihaknya akan terus mendukung inovasi pembiayaan agar tetap bisa mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa menciptakan tekanan yang unsustainable terhadap APBN.

Di sisi lain, dia juga mengatakan, pada 2025 akan dilengkapi dengan fiscal buffer seperti yang dilakukan pada 2022-2024, untuk melengkapi agar APBN memiliki bantalan pada saat dihadapi lingkungan global dan nasional yang sering berubah sangat cepat.

"Kami juga dorong BUMN, SVP, BLU dan sovereign wealth fund untuk melaksanakan fungsi meningkatkan investasi below the line dan meningkatkan dana investasi dari luar dan swasta nasional," tutur Sri Mulyani.