Ormas Ikut Nambang, Peneliti Celios Beri Catatan Ini

FAKTA.COM, Jakarta - Pemberian konsesi tambang ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan masih menuai polemik dari berbagai pihak. Terutama setelah Nahdlatul Ulama menjadi ormas keagamaan pertama yang menyetujui rencana pemerintah itu.

Namun belakangan, ormas keagamaan lain yakni Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk turut serta menambang.

"Kami ingin punya role model yang tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan perselisihan," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir seusai acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Muhammadiyah di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan, pemberian konsesi tambang untuk ormas terbilang terlambat. Pasalnya, kata Bahlil, hal tersebut adalah bagian dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33.

Terlepas dari perdebatan yang ada, Peneliti Hukum dan Regulasi Celios, Muhamad Saleh memberikan pandangannya. Saleh mempertanyakan kesiapan dari ormas-ormas tersebut dalam mengelola tambang.

Apalagi, katanya, ada kekhawatiran perubahan orientasi ormas yang punya benteng moral dalam kegiatan kemasyarakatan menjadi masuk ke dalam kegiatan bisnis praktis.

Meski begitu, Saleh pun menegaskan, para ormas tersebut perlu berbagai penyesuaian dalam mengelola tambang. Mulai dari penyediaan pendanaan, sumber daya manusia, tata kelola lingkungan, hingga kesiapan dalam menghadapi potensi konflik yang muncul.

"Ini menjadi semacam pertanyaan kunci dari kami. Apalagi, suatu Waktu akan berhadapan dengan konflik horizontal yang ada di tengah masyarakat," kata Saleh kepada Fakta.com, Selasa (30/7/2024).

Di sisi lain, Saleh juga mempertanyakan jika nantinya ormas-ormas yang mengelola tambang mulai mencari keuntungan. Dalam hal ini, Saleh berharap ada yang bisa memastikan keuntungan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

"Terutama masyarakat di sekitar wilayah tambang," kata Saleh menegaskan.