FAKTA.COM, Jakarta – Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk mengelola konsesi tambang. Terlebih, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan nilai aset yang cukup besar.
"Ya ada sekitar Rp300 triliun," kata Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jumat (26/7/2024).
Menyoal jumlah aset itu, Mukhaer menyebutkan sejumlah bisnis Muhammadiyah. Mulai dari ratusan ribu karyawan, 200 perguruan tinggi, 300 klinik dan rumah sakit, ribuan mushola dan masjid, serta panti asuhan dan bisnis lainnya.
Dengan dukungan berbagai aset itu, Mukhaer menegaskan kesiapan Muhammadiyah untuk menjalankan proyek tambang ini dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Sementara itu, Ketua DPP Lingkungan Hidup Muhammadiyah, M. Azrul Tanjung juga menekankan bahwa dalam menjalankan tambang, Muhammadiyah akan berusaha untuk tidak menimbulkan konflik sosial, seperti mengusir masyarakat yang telah tinggal atau berladang di lahan tersebut.
“Kalau lahan itu nanti kita sudah digunakan, yang sudah berladang di sana atau menetap di sana, mau dipindahkan kemana? kemudian mereka jadi penganggur,” ujar Azrul.
Muhammadiyah akan mengambil keputusan untuk mengambil konsesi tambang dengan kajian yang mendalam dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa manfaat dan tidak merugikan masyarakat sekitar tambang.
