Belanja Negara Banyak Terpakai Bayar Utang, Ekonomi RI Sulit Tumbuh

Diskusi Publik INDEF, Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang, Jakarta (4/7/2024). (Tangkapan layar Youtube INDEF)

FAKTA.COM, Jakarta -  Rata-rata defisit anggaran di era Presiden Joko Widodo cenderung lebih besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun kondisi tersebut justru tak serta merta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Prospek ekonomi seharusnya lebih hijau, tetapi kemudian reaksi yang terjadi sebaliknya,” kata Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto pada Diskusi Publik INDEF, Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang, Jakarta (4/7/2024). 

Menurut Eko, catatan tersebut ditandai dengan berbagai situasi, seperti capital outflow, depresiasi rupiah, dan penurunan Purchasing Manager Index (PMI).

Eko pun mengungkapkan penyebabnya. Dalam hal ini, dia menyebut adanya aspek yang tidak rasional, terutama soal belanja modal yang semakin kecil.

“Belanja modal semakin kecil, itu menandakan ekonomi tidak akan tumbuh seperti yang diharapkan,” ujar Eko.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini mengungkap bahwa sepanjang tahun 2023, belanja negara dialokasikan untuk pembayaran bunga utang sebesar 19%, kemudian belanja pegawai sebesar 18%. Sementara itu, belanja modal justru memiliki proporsi yang relatif kecil, yaitu 11%. 

“Dengan proporsi seperti itu, rasanya kurang mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Eisha menambahkan.

Seperti diketahui, alokasi anggaran untuk belanja modal mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aset. Karena itu, belanja modal merupakan jenis belanja yang produktif. 

Pemaparan yang disampaikan oleh INDEF menyoroti bahwa meski pemerintah telah mengeluarkan belanja yang besar melalui defisit anggaran, alokasi anggarannya masih belum produktif apalagi mengingat porsi untuk pembayaran bunga utang dan belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal.