Cara Pemerintah Majukan Pendidikan Vokasi untuk Siapkan Generasi Emas 2045
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kiki Yuliati. (Dokumen Kemdikbudristek)
FAKTA.COM, Jakarta – – Pemerintah memperlukan jalan baru untuk memajukan pendidikan vokasi yang lebih responsif, relevan, inklusif, inovatif, dan efektif. Hal ini bertujuan agar bisa menyiapkan Generasi Emas 2045.
Untuk itulah, Skills Indonesia 2045 dirancang untuk bisa merespon secara cepat dan relevan permintaan dunia kerja yang terus berubah
“Karena itu, diperlukan sistem yang bisa memantau dan menganalisis pergeseran pasar tenaga kerja dan perubahan kebutuhan keterampilan kerja,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kiki Yuliati di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (21/7/2024).
Pendidikan vokasi memerlukan sistem ini agar bisa menyesuaikan program dan menawarkan pembelajaran yang relevan untuk dunia kerja, kata dia. Kiki berkata prinsip dasar SkillsIndonesia2045 adalah inklusif, nondiskriminatif, dan memastikan semua warga Indonesia dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat.
“Tujuan pembangunan pendidikan yang berkualitas secara global dalam Sustainable Development Goals adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua,” kata dia.
Kiki melanjutkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan multidimensi sudah menjadi agenda global. Dia mengatakan sudah saatnya pendidikan vokasi mengembangkan green skills yang bisa menghasilkan produk ramah lingkungan dan keahlian baru untuk transisi ekonomi hijau.
“Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam keseluruhan institusi pendidikan vokasi,” kata dia.
Selanjutnya, pendidikan vokasi, lanjut Kiki, ke depannya harus memperkuat soft skills. Dengan begitu, peserta didik bisa mengembangkan budaya kerja dan beradaptasi dengan lingkungan global. Plus, menyelesaikan masalah yang kompleks.
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Uuf Brajawidagda, mengatakan, pada empat tahun pertama Mitras DUDI, sudah diluncurkan 197 skema okupasi di level nasional dan ada 1,38 juta alumni SMK yang berpartisipasi. Kemudian, di level wilayah, ada ekosistem kemitraan yang mencakup 27 provinsi dan berbagai upaya lain yang menghasilkan lebih dari 8.200 kesepakatan, serta memetakan potensi daerah dan provinsi.
“Terbangunnya ekosistem kemitraan pendidikan vokasi yang berkelanjutan dan organik di setiap satuan pendidikan vokasi untuk mewujudkan keselarasan yang berkualitas tinggi dengan dunia kerja masih perlu terus kita perjuangkan,” kata Uuf.
Dia melanjutkan, beberapa hasil studi atau kajian dilakukan oleh MITRAS DUDI, seperti studi keselarasan SMK dengan potensi ekonomi daerah di 38 provinsi di Indonesia pada 2023 dan studi kasus di 7 kawasan ekonomi khusus dan industi terpadu untuk memahami fenomena keselarasan berbasis kekhususan dan keunikan wilayah pada 2024.
Dari studi keselarasan yang pertama di 38 provinsi, diperoleh Gambaran bahwa keselarasan masih bervariasi di antara daerah. Ini terjadi saat potensi daerah dibandingkan dengan konsentrasi keahlian di SMK.
“Yang terdapat pada SMK di hampir semua daerah, dan hanya di beberapa daerah menunjukkan keselarasan yang cukup tinggi, seperti di Bali dan Kepulauan Riau,” kata dia.
Secara umum, hasil kajian itu memperlihatkan tren yang konsisten dari enam komponen sistem satuan pendidikan vokasi. Yaitu, kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, serta kemitraan.
“Kelemahan keselarasan justru pada tiga komponen sistem yang menjadi penciri khusus pendidikan vokasi,” kata dia.
Ketiganya adalah pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta kemitraan, lanjut Uuf. Untuk membangun kemitraan yang baik antara satuan pendidikan vokasi dengan DUDI, diperlukan komitmen dan kesungguhan semua pihak, baik sudut pandang hingga kesediaan yang bersangkutan.
“Keseluruhan keunikan tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan DUDI, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait, dan pengelolaan kemitraan yang lebih profesional dan terorganisir,” kata dia.