Kenaikan Nilai Tukar, kok Petani Masih Gusar?
Ilustrasi. (Dokumen Fakta.com/Putut Pramudiko)
FAKTA.COM, Jakarta - Para pelaku pertanian di Indonesia mungkin saat ini sedang sumringah. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis nilai tukar petani (NTP) pada Desember 2023 yang mengalami kenaikan, bahkan harga produksi gabah serta beras di tingkat konsumen juga mengalami peningkatan.
Namun demikian, mengapa kondisi petani di Tanah Air masih gusar? Padahal, telah terjadi kenaikan nilai tukar.
Pelaksana Tugas BPS, Amalia A Widyasanti mengatakan, secara total NTP per Desember 2023 mencapai 117,76 atau naik dari bulan sebelumnya sebesar 116,73. Khusus untuk NTP sub sektor tanaman pangan atau NTPP per Desember lalu sebesar 114,24 atau naik tipis ketimbang bulan sebelumnya 113,92.
"Empat komoditas yang dominan mempengaruhi It (indeks harga yang diterima petani) yaitu, gabah, bawang merah, kelapa sawit, dan cabai rawit," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (2/1/2023).
NTP merupakan salah satu indikator yang berfungsi untuk mengukur kesejahteraan petani di Tanah Air. Nilai tersebut merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani atau It terhadap indeks harga yang dibayar petani alias Ib.
Penghitungan It diperoleh dari hasil survei harga di tingkat produsen atau farm gate, sedangkan Ib berasal dari data hasil survei bulanan statistik harga konsumen di pasar. Sehingga NTP menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.
Selain tanaman pangan NTPP, terdapat sub sektor lain yang digunakan untuk mengukur NTP yakni, yakni NTP hortikultura, NTP perkebunan rakyat, NTP peternakan, dan NTP perikanan.
Tantangan impor
Pada Desember 2023, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp6.725 per kilogram (kg). Jumlah tersebut naik 0,12 persen ketimbang bulan sebelumnya.
Sedangkan harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan juga mengalami peningkatan 0,74 persen dari rata-rata bulan November 2023 menjadi Rp13.348 per kg. Amalia menjelaskan, "Selama Desember 2023, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 868 perusahaan penggilingan di 31 provinsi."
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa menjelaskan, selama dua tahun terakhir peningkatan harga beras di tingkat konsumen selaras dengan harga pembelian gabah di tingkat petani. Bahkan, "Kalau kenaikan beras dalam 16 bulan belakangan mencapai 24%, tapi kenaikan gabah kering bisa mencapai 78%," jelas dia.
Pemerintah diharapkan mampu menjaga peningkatan NTP agar daya beli maupun kesejahteraan petani terus naik. Menurut Dwi, salah satu ancaman yang membuat para petani khawatir ialah kehadiran beras impor.
Ia menjelaskan, pemerintah semestinya menggunakan data yang valid dalam menetapkan kuota impor beras. Dwi menuturkan, "Kuota impor beras semestinya baru diputuskan pada Agustus lalu setelah BPS mengeluarkan penghitungkan produksi nasional. Tapi, selama ini kan ada belum data apapun, kalau nanti ada impor pasti akan mempengaruhin panen raya pada Maret mendatang."
Selain itu, persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah meliputi distribusi pupuk bersubsidi. Dwi menambahkan, pemberian subsidi secara langsung kepada petani dinilai akan lebih efektif ketimbang penyaluran subsidi lewat produsen pupuk.
Semakin menyusut
Hal lain yang juga cukup mengkhawatirkan terkait kondisi pertanian di Indonesia yaitu menyusutnya jumlah usaha pertanian perorangan alias UTP. Pada 2023, jumlah UTP mencapai 29,34 juta unit atau turun 7,45 persen ketimbang periode 10 tahun silam yang mencapai 31,71 juta unit.
Adapun sepuluh komoditas utama usaha pertanian perorangan tersebut meliputi, padi sawah inbrida, ayam kampung biasa, sapi potong, dan kelapa. Kemudian, termasuk juga jenis pertanian jagung hibrida, kambing potong, kelapa sawit, ubi kayu, karet, dan padi sawah hibrida.
Sensus pertanian BPS periode 2013-2023 juga mencatat, jumlah petani milenial mencapai 6,18 juta orang atau 21,93% dari total seluruh petani yang ada di Indonesia. Sedangkan perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB sebanyak 5.705 unit pada 2023 dan banyaknya usaha pertanian lainnya atau UTL sebanyak 12.926 unit.