Anggaran Pendidikan Selalu Tak Berkecukupan
Ilustrasi. (Dokumen Fakta.com/Putut Pramudiko)
FAKTA.COM, Jakarta - Belakangan, pembahasan mengenai anggaran pendidikan mencuat ke permukaan. Hal tersebut menjadi persoalan setelah beberapa hari lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk merombak skema 20% mandatory spending anggaran pendidikan bukan dihitung terhadap anggaran, tetapi pendapatan negara.
Ekonom Senior, Awalil Rizky mengungkap jika usulan tersebut disetujui, maka anggaran pendidikan akan turun signifikan. Pasalnya, saat ini tren pendapatan negara selalu di bawah pengeluaran.
“Kalau pakai pendapatan, cuma Rp2.997 triliun (Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025), itu kurang lebih Rp592 triliun,” kata Awalil dalam webinar Bright Institute, Selasa (10/9/2024).
Menurut Awalil, usulan tersebut menunjukkan bahwa selama ini memang anggaran pendidikan tidak dapat memenuhi persentase mandatory spending tersebut.
Hal itu dipertegas dengan temuan Bright Institute, berdasarkan pemaparannya selama beberapa tahun terakhir, rasio realisasi anggaran pendidikan tidak pernah memenuhi batas 20%.
“Dalam perencanaan ketika dia berbentuk APBN itu terpenuhi 20%, tetapi ketika direalisasikan tidak terpenuhi 20%,” ujar Awalil menambahkan.
Realisasi anggaran pendidikan tak berkecukupan karena belum pernah mencapai 100%. Angka tersebut pun semakin menurun semenjak era Joko Widodo II (2019-2024).
Jika dirinci, besarannya adalah sebagai berikut.
Kemudian, kalau dilihat dari persentase realisasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran, selama empat tahun terakhir angkanya tidak pernah memenuhi mandatory spending 20%.
“Jadi saya ingatkan, selalu di bawah 20%,” kata Awalil menambahkan.
Menanggapi carut-marut tersebut, Ekonom INDEF dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini mengungkap di luar itu, efektivitas penggunaan anggaran pendidikan juga masih menjadi persoalan.
“Sektor pendidikan masih berat, tidak sejalan dengan kenaikan anggarannya,” kata Didik kepada Fakta.com, Senin (9/9/2024).
Menurut Didik, salah satu indikatornya adalah pencapaian hasil belajar dengan standar internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA).
Dalam beberapa tahun terakhir, skor PISA Indonesia menunjukkan tren penurunan pada semua subjek asesmen, yaitu membaca, matematika, dan sains.
Di samping mengalami tren penurunan, angkanya juga selalu di bawah rata-rata global. Padahal, capaian skor PISA merupakan salah satu aspek yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
Sementara itu, Pemerhati Pendidikan, Andreas Tambah berpendapat, ke depan pemerintah perlu menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas. Menurutnya, banyak daerah yang belum tercukupi sarana pendidikannya dan justru sebagian besar pihak swasta yang berperan.
“Saran saya, pemerintah yang baru harus fokus untuk membangun infrastruktur pendidikan. Jangan gunakan anggaran pendidikan untuk program makan gratis, fokuslah membangun SDM melalui pendidikan,” pungkas Andreas.