Kominfo: Layanan Akibat Peretasan PDNS Belum Pulih Seluruhnya
Ilustrasi kebocoran PDNS 2. (Dok. Fakta)
FAKTA.COM, Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan bahwa hampir seluruh layanan instansi pemerintah yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah berhasil dipulihkan, setelah terkena serangan ransomware yang sempat mengganggu operasionalnya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Hokky Situngkir, menyatakan bahwa sebagian besar layanan yang telah pulih merupakan layanan prioritas, meskipun belum ada detail mengenai instansi mana saja yang terlibat.
"(Sebanyak) 90 persen layanan sudah pulih, meskipun masih ada beberapa yang belum sepenuhnya normal," ungkap Hokky, di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Ia juga menjelaskan bahwa kendala dalam pemulihan layanan yang tersisa terutama disebabkan oleh masalah penanganan internal di masing-masing instansi pengguna.
Namun hingga saat ini, belum ada data rinci terkait kerugian yang ditimbulkan oleh serangan ransomware tersebut.
"Selain itu, kompensasi untuk instansi yang terdampak juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan," ujar Hokky.
Namun, dia optimistis bahwa layanan yang masih terganggu akan segera pulih sepenuhnya, mendukung kelancaran pelayanan publik di berbagai sektor.
Hokky menambahkan bahwa keamanan merupakan aspek penting dalam pengelolaan PDNS. Ia menekankan pentingnya penggunaan otentikasi multi-faktor dan fungsi dari operasi keamanan yang solid.
Ia menjelaskan bahwa konsep PDNS bukanlah layanan yang tersentralisasi, melainkan integrasi dari berbagai layanan yang sudah ada di instansi pemerintah. Ketika layanan-layanan tersebut telah diintegrasikan, operasi keamanan menjadi lebih kompleks dan penting untuk memastikan bahwa sistem tetap terlindungi.
"Sejatinya, operasi keamanan pada sistem yang terintegrasi harus lebih ketat dibandingkan jika dikelola secara parsial," ujarnya
Sebagai informasi, pada 20 Juni lalu, PDNS 2 lumpuh akibat serangan ransomware. Sebagian besar data di pusat data yang digunakan oleh 282 institusi pemerintah pusat dan daerah sempat terkunci.
Peretas bahkan sempat meminta tebusan sebelum akhirnya mengunggah tautan untuk mengunduh dekripsi data yang terkena ransomware, memungkinkan banyak layanan untuk pulih.