Kala Game Assassin’s Creed Shadows Bikin Kesal Politikus Jepang

Game Assassin’s Creed Shadows dirilis. (dok. PlayStation)

FAKTA.COM, Jakarta – Game aksi terbaru besutan Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows, yang resmi dirilis pada Rabu (20/3/2025), memicu kekecewaan politikus di Jepang. Simak alasannya.

Assassin’s Creed Shadow merupakan seri ke 14 dari franchise game Assassin’s Creed. Game yang dikembangkan oleh Ubisoft Quebec ini mengambil latar belakang negeri Jepang pada abad ke-16, tepatnya periode Sengoku.

Melansir IGN, tersedia 2 karakter utama di game ini. Pertama, Naoe, seorang shinobi/ninja memiliki keahlian ninjustu. Kedua, Yasuke, samurai legendaris dari Afrika. Masing-masing memiliki jenis kemampuan berbeda.

Game ini sudah bisa didapatkan di berbagai platform, termasuk Playstation 5, Xbox Series X dan S, toko digital game Steam, dan lain-lain.

Bagi yang ingin memainkannya perlu memperhatikan satu hal; Ubisoft menandai game buatannya dengan rating 18 tahun ke atas.

Hal ini bukan tanpa alasan, Game ini menampilkan adegan pemenggalan, penyiksaan, serta pembunuhan sadis dengan berbagai senjata khas Jepang.

Pemain bisa menusukkan katana ke tubuh lawan, menggunakan kusarigama untuk mencabik-cabik musuh, atau bahkan menghancurkan kuil yang menjadi bagian ‘suci’ masyarakat Jepang.

Karena hal itu, permainan yang sempat mengalami pengunduran perilisan beberapa kali ini tidak serta merta mendapatkan tanggapan yang baik. Salah satu yang merespons negatif adalah politikus Jepang, Hiroyuki Kada.

Media sosial X (Twitter) belakangan dihebohkan dengan video Hiroyuki dalam sebuah rapat resmi di Jepang. Video tersebut berisikan kekhawatirannya terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari game tersebut.

Dirinya merasa, Game ini dapat memberikan ‘motivasi’ kepada orang-orang di dunia nyata untuk bertindak anarkistis.

“Saya khawatir mengizinkan pemain untuk menyerang dan menghancurkan lokasi dunia nyata dalam permainan tanpa izin dapat mendorong perilaku serupa di kehidupan nyata. Pejabat kuil dan penduduk setempat juga khawatir tentang hal ini,” ujar Hiroyuki, dikutip dari IGN, Kamis (20/3/2025).

“Tentu saja, kebebasan berekspresi harus dihormati, tetapi tindakan yang merendahkan budaya lokal harus dihindari,” imbuhnya.

Merespons pernyataan Hiroyuki, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menegaskan perlu pembahasan lebih lanjut dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kebudayaan, guna menentukan langkah selanjutnya terkait dampak yang ditimbulkan oleh game ini.

“Merusak kuil tidak mungkin dilakukan - itu adalah penghinaan terhadap negara itu sendiri. Ketika Pasukan Bela Diri [Militer Jepang] dikerahkan ke Samawah, Irak, kami memastikan mereka mempelajari adat istiadat Islam sebelumnya," ujar Ishiba.

Menghormati budaya dan agama suatu negara adalah hal yang mendasar, dan kita harus menegaskan bahwa kita tidak akan menerima begitu saja tindakan yang mengabaikan budaya dan agama tersebut."

Video yang diunggah oleh akun @Grummz tersebut telah ditonton lebih dari 500 ribu kali di Twitter.