Lanjutkan Proyek PDN Batam, Komdigi Incar Kolab Bareng Swasta

Ilustrasi. . (ANTARA/HO-Schneider electric)

FAKTA.COM, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku akan terus melanjutkan proyek Pusat Data Nasional (PDN) di Batam meski kerja sama dengan Korea Selatan dihentikan.

"Tentu pembangunannya akan terus dilakukan. [Soal] kita nanti dengan siapa [kerja samanya], kita akan putuskan bersama di pemerintah," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

"Tapi memang rencananya tentu akan tetap membangun data center di berbagai wilayah, termasuk di wilayah tersebut," lanjut dia.

Sebelumnya, dalam rapat anggaran dengan Komisi I DPR, Januari, Anggota Komisi I DPR Syarifah mempertanyakan terkait kemungkinan efek efisiensi APBN dan hilangnya anggaran untuk melanjutkan proyek PDN Batam.

Saat itu, Meutya menjelaskan pembatalan proyek PDN Batam bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan karena kerja sama dengan Korea Selatan tidak dilanjutkan.

“Kontrak yang sangat awal, waktu itu dengan Korea Selatan. Dan itu tidak dijalankan selama waktu 2 tahun. Jadi dengan demikian, karena tidak berjalan, ya berarti anggarannya dari Komdigi dikembalikan ke pemerintah,” papar dia.

Meutya melanjutkan pihaknya sedang menajajki peluang kerja sama dengan negara lain dalam proyek ini.

“Kita sekarang sedang meng-exercise kurang lebih kerjasama dengan pihak lain di luar Korea yang memang masa waktu kerjasamanya sudah selesai. Namun demikian sebagaimana tadi saya sampaikan. Tentu pembangunannya akan terus dilakukan," urai dia.

Meutya Hafid juga menyatakan akan terus mendorong pembangunan banyak Data Center (PDN) di Indonesia.

“Pada prinsipnya kan memang tentu data center perlu banyak dan perlu di beberapa titik,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Ia, yang juga mantan Ketua Komisi I DPR itu, berharap pihak swasta ikut dalam kerja sama pembangunan data center lewat skema Public-Private Partnership (PPP).

“Ya Kerjasama pemerintah dengan swasta,” imbuhnya.

Terkait lokasi-lokasi data center yang akan dibangun, dirinya belum bisa memastikan.

“Belum komunikasi dengan Pak Menko Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Red) Nanti dalam waktu dekat mungkin insya Allah kita akan ketemu.”

Konferensi pers diskon paket data masa lebaran, di kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Kasus hukum

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut pembangunan PDN ini sudah dikoordinasikan agar bisa memenuhi semua standar keamanan dan kepatuhan hukum.

Menurutnya, PDN pertama yang akan beroperasi pada akhir Kuartal I (Januri-Maret) 2025 saat ini terus dipastikan keandalannya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"BSSN lagi bekerja dan kita terus berkoordinasi untuk menjamin PDN yang nantinya akan beroperasi, mungkin tidak lama lagi, itu sudah memenuhi semua standar-standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN," kata Nezar.

Soal penanganan kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Meutya juga mengaku "siap membantu apa pun yang diperlukan, dokumen, dan lain-lain mungkin."

"Kita kerja sama dengan kejaksaan, silakan saja, kami terbuka, dan mengikuti proses hukum yang berlaku," ucapnya.

Kasus ini terkait dengan pengadaan barang, jasa, serta pengelolaan PDNS periode 2020-2024. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat meski belum ada tersangka.

Kejari Jakpus menyebut kasus korupsi PDNS ini memicu serangan ransomware tahun lalu lantaran spek keamanan siber yang di bawah standar.