Penurunan Tanah Buat Risiko Banjir Naik 145 Persen, Pakar BRIN Beri 2 Solusi
Salah satu banjir besar Jabodetabek, yakni di Jatiasih, Bekasi, Selasa (4/3/2025). Pakar menyebut peran penting penurunan muka tanah. (dok. BNPB)
FAKTA.COM, Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap penurunan permukaan tanah berkontribusi meningkatkan risiko banjir hingga 145 persen. Sistem polder ala Belanda pun didorong.
Peneliti di pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Yus Budiyono menuturkan setidaknya ada empat faktor pemicu banjir yang diteliti oleh pihaknya.
Pertama, penurunan muka tanah (land subsidance), penggunaan lahan (land use), kenaikan muka air laut (sea level rise), dan cuaca ekstrem. Hasilnya, yang pertama paling signifikan.
"Penyebab utama dari kenaikan risiko banjir itu adalah penurunan muka tanah," kata Yus, dalam BRIN Talkshow bertajuk ‘Banjir: Penyebab, Dampak, dan Solusi Berbasis Riset’, Jum’at (7/3/2025).
"Menaikkan risiko hingga 145 persen dari risiko tahunan yang [mencapai] US$186 juta per tahun," lanjut dia.
Sementara, faktor lainnya tak signifikan; land use, jika tak dikelola dengan baik, bisa menyumbang 12 persen risiko, kenaikan muka air laut pengaruhnya sekitar 3 persen.
Sementara, kata Yus, extreme event sulit dipreediksi karena sangat bergantung alam dan lokasi kejadiannya.
Apa solusinya?
Yus menawarkan setidaknya dua solusi. Pertama, menyetop dulu pengambilan air tanah. Riset menyebut tindakan ini memicu penurunan muka tanah rata-rata 28 cm per tahun.
“Land subsidence yang di Jakarta bisa hingga 28 cm per tahun itu penyebab utamanya yang paling banyak disetujui oleh dunia riset adalah pengambilan air tanah,” ungkap dia.
"Mau tidak mau setiap kota, ada manusia, air permukaan atau air baku itu harus disediakan oleh pemerintah, tidak ada lagi yang boleh mengambil dari tanah," tuturnya.
Kedua, adopsi sistem polder seperti yang digunakan di Belanda, negara yang sebagian wilayahnya ada di bawah permukaan laut namun tak kebanjiran.
Sistem polder ini merupakan infrastruktur penanganan banjir yang meliputi sistem drainase, kolam retensi, tanggul, pompa, danau, hingga pintu air sebagai satu kesatuan.
Ia menjelaskan sistem polder berguna untuk memecah aliran air yang meluap akibat kapasitas sungai yang terlampaui, sehingga air tersebut dapat ditampung dalam danau yang menjadi bagian dari sistem tersebut.
“Jadi, mau tidak mau, pendekatan yang ada di Belanda, pendekatan sistem polder itu harus diterapkan di Jakarta dan saya kira di seluruh Pantura," tuturnya.
"Dari sistem polder ini kita akan mengelola banjir menjadi sel-sel yang kecil,” lanjut dia.
“Diharapkan dalam tiap folder nanti ada danau sehingga air lebihan yang enggak bisa masuk ke sungai dia masuk ke danau,” imbuhnya.
Peneliti di pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Yus Budiyono meminta pemerintah menyediakan air permukaan buat dikonsumsi warga. (Tangkapan layar YouTube BRIN)
Kronologi
Sebelumnya, Jabodetabek terendam banjir awal Maret. Di Bekasi, misalnya, 12 kecamatan setidaknya terdampak hingga membuat aktivitas lumpuh.
Melansir Antara, Pengurus Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) menerbitkan peringatan dini banjir setelah tinggi muka air (TMA) Sungai Cileungsi mencapai 400 cm (siaga 1) pada Selasa (4/3/2025) pukul 23.00 WIB pasca-hujan deras.
Sementara, Bendung Bekasi di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Selatan, menghadapi debit air yang melebihi kapasitasnya. Kapasitas maksimal bendungan peninggalan Belanda ini mencapai 1.000 meter kubik per detik. Usai hujan deras itu, debit air mencapai 1.100 meter kubik per detik.
Kondisi ini memaksa pihak pengelola dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) membuka pintu air guna mengurangi tekanan, yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan air di wilayah hilir.
Selain itu, pompa air yang biasanya berfungsi untuk mengendalikan volume air, untuk sementara tidak dioperasikan. Akibatnya, kemampuan sistem pengendalian banjir menurun, meningkatkan risiko banjir di area sekitar.
Kenaikan tinggi muka air Sungai Cileungsi dan Kali Bekasi pun menyebabkan banjir yang meluas serta melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten dan Kota Bekasi.
Banjir yang melanda Bekasi itu, dinilai yang terburuk dibandingkan 2016 dan 2020, dengan ketinggian air mencapai 8 meter, yang disebabkan akibat kenaikan permukaan air di Kali Bekasi.
