Deret Fokus Kepala BSSN Baru, Judol Hingga Data Tunggal
Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi mengungkap sejumlah fokus kerja di BSSN. (Instagram Kemhan RI)
FAKTA.COM, Jakarta – Usai dilantik mantan komandannya di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Prabowo Subianto, sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Budi Sulistyo mengungkap beberapa fokus kerja.
Pelantikan yang didasarkan atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Setelah dilantik, Nugroho memaparkan beberapa fokus utama yang akan dijalankannya. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi perhatian Kepala BSSN:
1. Pemberantasan judi online
Nugroho menyebut BSSN akan melanjutkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberantas judol.
“Kemarin sudah bicara dengan Ibu Meutya [Hafid, Menkomdigi]. Kami betul-betul concern apalagi penekanan Bapak Presiden, masalah judol ini sesuatu yang sangat serius bahkan lintas negara,” katanya, menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Negara, usai pelantikan.
“Makanya, kemarin kami berusaha untuk merancang strategi yang lebih tepat, kredibel, untuk dapat menjangkau dan terintegrasi dengan semua kementerian/lembaga terkait,” lanjutnya.
Judi online menjadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membentuk satuan kerja khusus (desk) lintas kementerian atau lembaga untuk memberantas judi online pada periode 100 hari masa kerja.
Google mencatat telah memblokir setidaknya 100 ribu situs judi online setiap minggunya serta 1,5 juta iklan judi online sepanjang tahun lalu.
Ilustrasi. Indonesia di forum-forum internet dikenal sebagai negara open source lantaran sistemnya mudah diacak-acak hacker. (Freepik)
2. Waspada penipuan online
Nugroho memandang perlunya membangun kepedulian bersama serta kewaspadaan (awareness) dalam melindungi data-data pribadi demi mencegah penipuan online.
“Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua," ucap dia.
"Kita butuh kerja keras, dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, tetapi juga awareness,” katanya.
Kewaspadaan itu, kata Nugroho, dapat mencegah segala bentuk modus penipuan berbasis digital, seperti phising-percobaan penipuan untuk mendapatkan data-data pribadi korban.
“Yang mana [mencegah phising] tidak bisa dilakukan secara sistem maupun perangkat karena itu berpulang pada bagaimana pihak penyerang melakukan social engineering, eksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai,” tambahnya.
3. Kawal kerahasiaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Nugroho mengungkap beberapa arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari pelantikannya, termasuk soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan BPS tadi dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dihubungkan dengan era sekarang yang penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi,” katanya.
“BSSN ditekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan,” tutup Nugroho.
Deret pejabat yang dilantik bersama Kepala BSSN, termasuk Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Rabu (19/2/2025). (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
DTSEN disebut akan mencatat seluruh data sosial dan ekonomi penduduk Indonesia. Data ini diklaim pemerintah dapat membantu dalam mengidentifikasi kelompok yang benar-benar berhak menerima bantuan.
"Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti program pembangunan akan menggunakan satu referensi yang sama, dan tentunya nanti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, di kesempatan yang sama.