Google Calender Hapus Hari Peringatan LGBTQ+ usai Trump Jadi Presiden

Ilustrasi. Kalendernya Google menghilangkan peringatan Pride Month dan Yahudi. (Antara)

FAKTA.COM, Jakarta – Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS), Google, menghilangkan beberapa hari peringatan LGBT global, Pride Month, dari kalender daring (online) dan aplikasinya.

Itu juga termasuk Jewish Heritage Month, yang merujuk pada perayaan warisan Yahudi, dan Black History Month serta perayaan-perayaan lainnya.

Juru bicara Google, Madison Cushman Veld, mengatakan bahwa mempertahankan hari-hari libur tersebut secara manual dianggap tidak “berkelanjutan” atau tidak dapat dipertahankan untuk jangka panjang.

"Beberapa tahun yang lalu, tim Kalender mulai menambahkan secara manual serangkaian momen budaya yang lebih luas di sejumlah besar negara di seluruh dunia," kata Madison, sebagaimana dikutip dari The Guardian, Kamis (13/2/2025).

"Kami mendapat masukan bahwa beberapa acara dan negara lain hilang – dan mempertahankan ratusan momen secara manual dan konsisten secara global tidak dapat diskalakan atau berkelanjutan," lanjutnya.

Meski demikian, perusahaan asal AS itu menyerahkan kepada setiap pengguna untuk menambahkan peringatan tersebut secara mandiri.

Google kena denda Rp202,5 miliar dari KPPU akibat kasus monopoli. (Antara)

“Jadi, pada pertengahan tahun 2024 kami kembali menampilkan hanya hari libur yang umum dan peringatan nasional berdasarkan data dari timeanddate.com secara global, sambil memungkinkan pengguna untuk menambahkan momen penting lainnya secara manual,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian perubahan yang dilakukan Google setelah dimulainya masa kepresidenan kedua Donald Trump, pengusaha dan politikus sayap kanan dari Partai Republik.

Raksasa teknologi itu juga mengumumkan akan membatalkan komitmen sebelumnya terhadap inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dalam kebijakan ketenagakerjaannya, menyusul perintah Presiden AS untuk membatasi DEI di lembaga-lembaga federal sebagai salah satu kebijakan awal pemerintahannya.

Sebelumnya, Trump menyebut DEI sebagai program diskriminatif. Ia memerintahkan melalui perintah eksekutifnya untuk menghilangkan program tersebut di pemerintahannya.

“Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), dibantu oleh Jaksa Agung dan Direktur Kantor Manajemen Personalia (OPM), akan mengoordinasikan penghentian semua program diskriminatif, termasuk DEI ilegal dan mandat, kebijakan, program, preferensi, dan aktivitas “keanekaragaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas” (DEIA) di Pemerintah Federal, dengan nama apa pun yang muncul,” menurut keterangan tertulis di situs White House.

Miliarder Elon Musk menginisiasi keberpihakan sektor teknologi ke kelompok kanan di Pilpres AS 2024. (Antara)

Raksasa teknologi lain, seperti induk perusahaan Facebook, Meta Platforms, juga turut mengatakan dalam memo internal bahwa mereka akan mengakhiri program DEI, termasuk program untuk perekrutan, pelatihan, dan pemilihan pemasok.

Selain itu, Amazon juga mengatakan bahwa mereka akan “menghentikan program dan materi lama” yang terkait dengan inklusi, dalam memo kepada karyawannya.

Langkah ini menuai pro-kontra di kalangan masyarakat digital, khususnya di X (Twitter).