Pakai X, Elon Musk 'Mengacak-acak' Politik Eropa

Miliarder Elon Musk makin mencampuri politik dalam negeri Eropa lewat platformnya. (ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Maulana Surya/pras)

FAKTA.COM, Jakarta – Pemilik media sosial X (Twitter) Elon Musk berulang kali memanfaatkan platform miliknya untuk mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Eropa. Apa misinya?

Sejak ikut memenangkan Donald Trump di Pilpres AS 2024 dan menduduki posisi "special government employee" di Department of Government Efficiency (DOGE) AS, Musk mulai menggoyang berbagai pemerintahan dengan mempromosikan kelompok sayap kanan.

Meski tak ada detil kaitannya, peringatan Presiden Prabowo Subianto soal pemilik modal besar yang memiliki media yang hendak memengaruhi opini masyarakat mendapat konteksnya.

"Ada kecednerungan di dunia ini mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu," ucap Prabowo, dalam pernyataannya terkait Hari Pers Nasional, Minggu (9/2/2025). 

Melansir Franceinfo, anggota parlemen Prancis, Éric Bothorel, menuduh manusia terkaya di dunia versi Forbes (US$391,3 miliar) menggunakan platformnya untuk mengatur dan memprioritaskan informasi yang sejalan dengan pandangannya.

 “Ada sekumpulan bukti yang menunjukkan bahwa Elon Musk, yang sekarang memiliki platform ini (X), mengatur dan memprioritaskan informasi yang mendukung ideologi yang dibelanya,” kata dia, 7 Februari 2025.

Anggota parlemen Prancis tersebut juga menuduh Twitter atas "algoritme bias" yang "kemungkinan telah mendistorsi pengoperasian sistem pemrosesan data otomatis."

Karena tuduhan ini, kantor kejaksaan umum Paris membuka penyelidikan terhadap X atas dugaan manipulasi algoritma untuk mengontrol isu yang berkembang di platformnya.

Di sisi lain, Uni Eropa telah menyelidiki X atas potensi pelanggaran Undang-Undang Layanan Digital (DSA) yang mengharuskan perusahaan media sosial untuk mengatasi penyebaran konten berbahaya di platform mereka.

X dituduh memanipulasi sistemnya untuk memberikan visibilitas yang lebih besar kepada unggahan politisi sayap kanan atas kelompok politik lainnya.

Badan eksekutif Uni Eropa meminta X untuk menyerahkan dokumen internal tentang algoritmanya paling lambat tanggal 15 Februari, sebagai bagian dari penyelidikan DSA yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.

Hina pejabat hingga Perdana Menteri Inggris

Tak cuma di Prancis, Musk turut mencampuri dalam negeri Inggris dengan Musk menyindir sejumlah pemimpin politik.

Pertama, pemimpin partai Reform UK, Nigel Farage. Musk meremehkan Farage dengan mengatakan bahwa politisi itu "tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan", tampaknya karena Farage menolak mendukung aktivis sayap kanan Tommy Robinson.

Musk juga berulang kali mengkritik Inggris, menyebut negara itu sebagai "negara polisi tirani". Lewat kicauannya di X, CEO SpaceX ini juga mengecam Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, dengan julukan "two-tier Keir", menuduhnya menerapkan diskriminasi hukum terhadap kelompok sayap kanan.

Selain itu, Musk mengkritik kebijakan pajak warisan pertanian yang baru, dengan mengatakan bahwa Inggris telah "sepenuhnya menjadi Stalinis."

Musk bahkan meminta Raja Charles untuk membubarkan parlemen dan menuduh Starmer terlibat dalam skandal kejahatan seksual, dengan menyatakan bahwa Perdana Menteri Inggris itu seharusnya dipenjara karena "sangat menjijikkan" dan "terlibat dalam pemerkosaan massal demi suara".

Dukung partai sayap kanan Jerman

Menjelang pemilu Jerman, Elon Musk memicu kemarahan publik dengan pernyataannya di X yang menyebut, "hanya AfD yang bisa menyelamatkan Jerman". Ia kemudian menulis opini di Welt am Sonntag, menegaskan bahwa menyebut AfD sebagai partai ekstrem adalah "sangat keliru".

AfD merupakan partai politik asal Jerman yang diketahui berideologi populisme sayap kanan dan Euroskeptisme (anti-Uni Eropa).

Pekan lalu, Musk memperjelas dukungannya terhadap AfD dengan mengadakan siaran langsung di X bersama Alice Weidel, pemimpin partai sayap kanan tersebut.

Dalam siaran itu, Musk kembali memuji AfD sebagai "satu-satunya harapan bagi Jerman". Sementara itu, Weidel justru membuat pernyataan kontroversial dengan menyebut Adolf Hitler sebagai seorang komunis.

Musk juga melancarkan serangan langsung terhadap para pemimpin Jerman. Ia menyebut Kanselir Olaf Scholz sebagai "orang bodoh", sementara Presiden Frank-Walter Steinmeier ia cap sebagai "tirani anti-demokrasi". Scholz menanggapi serangan Musk dengan pernyataan singkat, "Aturannya jelas: jangan beri makan troll."

Dukung rencana Trump beli Greenland

Elon Musk juga mendukung rencana Donald Trump untuk membeli Greenland. “Masyarakat Greenland harus memutuskan masa depan mereka dan saya pikir mereka ingin menjadi bagian dari Amerika!” kicaunya di X.

Greenland sendiri merupakan bagian dari Denmark. Jajak pendapat di negara tersebut juga memastikan masyarakat masih menginginkan pulau terbesar di dunia itu sebagai bagian dari negara mereka.

Rumania dan Irlandia

Setelah Mahkamah Agung Rumania membatalkan pemilihan presiden karena bukti adanya campur tangan asing, Musk mempertanyakan, "Bagaimana mungkin seorang hakim membatalkan pemilu dan tidak dianggap sebagai seorang diktator?"

Di Irlandia, Musk turut memicu perdebatan terkait kebijakan imigrasi.

Setelah terjadi aksi protes anti-imigrasi di Dublin, ia mengklaim bahwa "rakyat Irlandia sedang memperjuangkan hak mereka".

Lebih jauh, Musk bahkan berjanji akan menggunakan X untuk mendanai gugatan hukum terhadap undang-undang ujaran kebencian yang direncanakan oleh pemerintah Irlandia.

Bentrok dengan Uni Eropa

Otoritas Uni Eropa sendiri telah menyatakan bahwa X melanggar Undang-Undang layanan digital Uni Eropa (DSA) dan kini tengah menyelidiki lebih lanjut siaran langsung Musk dengan Alice Weidel. Regulasi digital ini menjadi ancaman bagi kepentingan bisnis Elon Musk. Sebagai tanggapan, miliarder itu sering melancarkan serangan terhadap Komisi Eropa.

Ketika Wakil Presiden Komisi Eropa yang akan segera lengser, Věra Jourová, mengatakan kepada Politico bahwa Musk "tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejahatan", Musk membalas dengan menyebut Jourová sebagai "perwujudan kejahatan birokrasi yang hambar".

Musk juga bekonflik dengan Thierry Breton, salah satu perancang utama DSA. Saat Breton mengkritik dukungan Musk terhadap AfD sebagai "definisi nyata dari campur tangan asing", Musk menjawab, "Bro, campur tangan asing Amerika adalah satu-satunya alasan kenapa kamu tidak berbicara dalam bahasa Jerman atau Rusia saat ini."

Pada November 2024, Musk semakin memperkeruh situasi dengan menyebut Komisi Eropa yang baru sebagai "tidak demokratis".