Albania Blokir Tiktok, Perundungan atau Pembungkaman Politik?
Ilustrasi TikTok. Foto: Shutterstock
FAKTA.COM, Jakarta – TikTok, salah satu aplikasi media sosial, resmi diblokir mulai Januari 2025 di Albania. Hal ini memicu berbagai perdebatan di tengah masyarakat.
Berbagai protes dilayangkan masyarakat, seperti organisasi hak asasi manusia, oposisi pemerintahan dan para pedagang di Tiktok. Mereka mengaku keberatan dengan keputusan yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Albania, Edi Rama, 21 Desember 2024.
Tiktok diblokir lantaran dituduh jadi penyebab meningkatnya insiden kekerasan dan perundungan, terutama di kalangan anak muda.
Keputusan pemerintah Albania untuk menutup TikTok selama setahun telah membuat marah beberapa pengguna platform tersebut di negara tersebut.
Mereka menganggap pemblokiran ini akan berdampak kepada kebebasan berpendapat, khususnya pada Pemilu Albania yang akan digelar Mei 2025.. Selain itu, pemblokiran Tiktok mengancam usaha yang memanfaatkan platform tersebut.
"Kami tidak setuju, karena bukan TikTok yang menimbulkan pertengkaran di antara kami. TikTok adalah sesuatu yang kami gunakan untuk mengungkapkan kehidupan sehari-hari dan menghibur diri sendiri. Artinya, kami memanfaatkannya selama waktu luang kami," kata pengguna berusia 18 tahun, Samuel Sulmani.
Beberapa pengguna TikTok muda lainnya setuju. "TikTok adalah aplikasi hiburan dan kesenangan bagi kami," kata Laura Legisi, seperti dikutip dari Euronews.
Ergus Katiaj, salah seorang pedagang yang menggunakan platform Tiktok, mengaku bahwa melalui tiktok ia dapat melakukan pengantaran berbagai produk yang membuat hpnya berdering sepanjang malam, berdampak signifikan dalam sebagian besar penjualan. Katiaj juga menambahkan ia harus mencari cara baru untuk menarik pelanggan.
“Ini akan berdampak besar pada bisnis saya karena sebagian besar penjualan dilakukan melalui pengiriman berkat pemasaran gratis TikTok," ujar Katiaj, dilansir dari reuters.
Selain itu, banyak pihak juga menyayangkan rencana pemblokiran yang dianggap upaya pemerintah guna membungkam lawan politik.
Pempimpin partai politik Bashke, Arlind Qodri, berpendapat bahwa pelarangan TikTok merupakan rencana pemerintah untuk menghentikan langkah oposisi. “Dia ingin menutup mulut kami,” ujar Qori.
Sebelumnya, Perdana Menteri Albania, Edi Rama, mengungkapnya rencana pemblokiran aplikasi media sosial TikTok karena insiden yang menewaskan seorang remaja berusia 14 tahun. Ia ditikam pada bulan November oleh teman sekelasnya akibat terlibat perkelahian daring.
Rama menganggap bahwa langkah ini merupakan cara untuk melindungi anak muda. Ia membandingkan TikTok di Tiongkok yang berisikan konten-konten mendidik, berbeda dengan di negerinya yang berisikan konten perundungan, kekerasan, dan kejahatan lainnya.
TikTok meminta kejelasan kepada pemerintah Albania terkait rencananya tersebut. Perusahaan asal Tiongkok ini mengonfirmasi bahwa video-video yang mengarah pada insiden penikaman bukan berasal dari platformnya. (Euronews/Le Monde/Reuters)