Donald Trump Siap Selamatkan Tiktok
Ilustrasi Donald Trump. Foto: X.com/realDonaldTrump
FAKTA.COM, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Terpilih, Donald Trump, meminta penangguhan undang-undang (UU) atas pemblokiran Tiktok di Amerika Serikat. Permohonan penangguhan itu dilayangkan kuasa hukumnya kepada Mahkamah Agung AS, Jumat (27/12/2024).
Sang kuasa hukum berpendapat bahwa batas waktu penjualan Tiktok sebelum diblokir yang jatuh satu hari sebelum Trump dilantik tidak menguntungkan bagi Trump. Mengutip TechCrunch, Senin (30/12/2024), Trump berpendapat hal itu dapat mengintervensi kemampuannya dalam mengatur kebijakan luar negeri.
Dalam permohonan tertulisnya, ia juga mengatakan bahwa Trump memiliki keahlian dalam bernegoisasi untuk menemukan solusi yang tepat terkait keberadaan Tiktok, sekaligus menangani permasalahan keamanan data yang menjadi fokus pemberangusan sosial media buatan Tiongkok itu.
@realdonaldtrump BETTER OFF 4 YEARS AGO
♬ original sound - President Donald J Trump
Donald Trump memiliki 14,7 juta follower di TikTok. Selain itu, baru-baru ini Trump menemui CEO TikTok, Shou Zi Chew. Dalam pertemuan itu Trump berjanji mengupayakan TikTok untuk tetap beroperasi di AS.
Mahkamah Agung dijadwalkan akan melangsungkan persidangan diawali dengan mendengarkan argumen para saksi pada 10 Januari 2025 mendatang.
Sebelumnya, pada April 2024, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan UU yang memaksa ByteDance, induk perusahaan Tiktok, untuk menjual aplikasi tersebut dengan tenggat waktu hingga 19 Januari 2025 guna menghindari pemblokiran.
Pengancaman pemblokiran Tiktok dikarenakan kekhawatiran akan adanya potensi ancaman keamanan data yang bocor dan digunakan Partai Komunis China. Tiktok dipercaya dapat digunakan oleh pemerintah Tirai Bambu sebagai alat spionase maupun menyebarkan propaganda.
Data pengguna Tiktok di Amerika Serikat. Sumber data: Statista
Departemen Kehakiman AS berargumen kendali China atas Tiktok menjadi ancaman bagi kemanan nasional. Pernyataan itu pun diaminkan sebagian besar pembuat kebijakan AS.
Banyak aktivis kebebasan di AS tidak sepakat dengan keputusan pemerintah memberangus Tiktok. American Civil Liberties Union, contohnya.
“Pemerintah belum menunjukkan bukti yang kredibel terkait kerusakan yang disebabkan oleh Tiktok pada saat ini maupun dalam waktu dekat,” bunyi pernyataan organisasi tersebut. (TechCrunch)