DKI Jakarta dan Maluku Utara, Paling Rawan Politisasi SARA

FAKTA.COM, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengganggap isu politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih menjadi potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Terdapat dua daerah yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi soal isu ini, yakni DKI Jakarta dan Maluku Utara.   

Anggota Bawaslu, Puadi mengatakan, politik identitas seperti penggunaan wacana agama, etnisitas, dan kesukuan dalam kampanye sejatinya membuat pemilih tidak tercerdaskan. "Belakangan, hal ini justru mendorong terjadinya politik permusuhan atau politik demagogi, seperti menyebar permusuhan lewat ujaran kebencian dan kampanye hitam," ujar dia ketika mengisi acara Dialog Kebangsaan di Jawa Tengah, Selasa (17/10/2023). 

Penanganan akan potensi kerawanan pemilu ini tidak mungkin bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya, namun mesti melibatkan seluruh elemen masyarakat. Puadi mengatakan, konsolidasi seluruh stake holder diharapkan akan mendorong hajatan politik lima tahunan ini sebagai momentum persatuan dan kesatuan bangsa. 

Dia menjelaskan, "Pengawasan akan beberapa kerawanan itu perlu dijaga dan dicegah bersama-sama. Mislaanya, mulai dari penyebaran hoaks, berita bohong, disinformasi, maupun mis-informasi."

Lewat media sosial

Anggota Bawaslu , Lolly Suhenty mengatakan, provokasi di media sosial menjadi modus kekerasan berbasis SARA paling tinggi. Untuk itu, Bawaslu mengajak semua pihak untuk berkolaborasi melakukan upaya pencegahan politisasi SARA sekaligus melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, serta para praktisi jejaring sosial. 

Baru-baru ini, Bawaslu juga telah melirilis Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Isu Strategis: Politisasi SARA. Hasilnya, terdapat enam provinsi paling indeks kerawanan politik identitisas, dua teratasnya ditempati DKI Jakarta dan Maluku Utara. 

Empat daerah lainnya yakni DI Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat (Jabar), dan terakhir  Kalimantan Barat. " Waspadalah, lakukan upaya pencegahan terbaik supaya ini tidak terjadi di 2024,” ujar Lolly. 

Ia menambahkan, politisasi SARA juga memicu tingginya tingkat kekerasan di masyarakat Indonesia. Ia memisalkan, “Penolakan calon berbasis SARA itu kalau terjadi akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA.”