Kritik Siswa Dikirim ke Barak: TNI Bukan Obat Segala Masalah

Ilustrasi militer. (Tangkapan layar YouTube TNI AD)

Fakta.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai ‘menyekolahkan’ siswa bermasalah ke barak militer pada hari ini, Jumat (2/5/2025). Program wajib militer bagi anak bermasalah ini dinilai berseberangan dengan konsep pedagogi yang mengedepankan kebutuhan dan karakter peserta didik.

"Itu mau masuk militer atau masuk pesantren -saja- barudak -anak-anak-. Jadi gini lah dalam dunia pendidikan, kalau ada masalah itu tidak harus kemudian diserahkan kepada institusi lain dulu. Kan gini ya, anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya kan bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah," kata Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan dikutip Antara, Rabu (27/4/2025).

Cecep menilai kebijakan yang disampaikan Dedi mungkin bermaksud baik, namun dia mengungkapkan lebih baik yang diusung bukanlah konsep wajib militer pada anak bermasalah, tetapi pendidikan pendahuluan bela negara yang memang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Ini niatnya mungkin baik ya, harus kita hargai lah Pak Dedi itu. Kalau saya konsepnya bukan pendidikan militer seperti Wamil tetapi pendidikan pendahuluan Bela Negara. Kalau pendidikan pendahuluan Bela Negara, memang itu amanat Undang-Undang tentang PSDN, yaitu Pengembangan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," ucap Cecep.

Dalam beleid tersebut, lanjut dia, dijelaskan mengenai pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), yang levelnya bukan pendidikan militer tapi pendahuluannya seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) di kampus-kampus. Namun konsep program itu harus dibuat secara matang sebelum diberlakukan.

Menurut Cecep program PPBN itu akan lebih baik jika hal itu diberlakukan bagi seluruh siswa dan bukan hanya bagi siswa bermasalah.

"Jadi bukan hanya untuk siswa nakal tapi untuk seluruh siswa. Jadi harus terprogram, dibuat roadmapnya grand designnya sampai kapan, dan anak itu di boarding school nati diinapkan di mana, jadi nanti sekolah lagi, jadi nggak selama enam bulan full di situ, bukan," katanya.

Selain itu, tambah dia, program tersebut haruslah melibatkan seluruh unsur pembinaan dan pendidikan seperti pembina kerohanian, TNI, pendidik, psikologi, Guru BP, pembina kesiswaan hingga pihak pemerintahan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan memberikan komentar terkait rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membina siswa bermasalah atau “nakal” melalui skema pendidikan karakter di barak TNI.

“Saya no comment dulu ya. Teman-teman wartawan bisa cari pakar pendidikan lain yang lebih top dari saya,” ujar Abdul Mu’ti saat dimintai tanggapan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/4/2025).

Dimulai di Wilayah Rawan

Dedi Mulyadi menyebut upaya mengirim anak bermasalah ke barak militer sebagai pendidikan karakter. Program ini mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Minggu (27/4/2025).

Dedi mengungkapkan tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

Peserta program, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.

Dedi mengungkapkan bahwa anak-anak yang akan mengikuti program itu adalah anak-anak yang kerap ikut tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga anak-anak yang kecanduan gim daring.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.

Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

120 Siswa Terdaftar Masuk Barak Militer

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan jumlah peserta yang menjalani pendidikan di Rindam III/Siliwangi ada sekitar 80 orang siswa. Sedangkan yang menjalani pendidikan di Resimen Armed 1 Purwakarta terdaftar sejumlah 40 orang siswa.

"Tenaga pendidik berasal dari unsur TNI AD, Polri, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) serta tenaga pendidik sesuai bidang masing-masing," kata Wahyu di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Dia menyebut kerja sama antara TNI AD dengan Pemprov Jabar terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

Dia menjelaskan bahwa kekhususan diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai kriteria khusus seperti yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat. 

Program itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung, dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.

"Keduanya di-launching bersamaan pada hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membina generasi bangsa yang terdiri dari siswa-siswi tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang memiliki permasalahan kepribadian maupun perilaku menyimpang, yang berurusan dengan suatu tindak pidana.

Dia mengatakan program itu ditargetkan untuk mengembalikan dan membentuk kembali karakter para siswa agar berada pada koridor yang benar. Waktu pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan target yang ingin dicapai sesuai klasifikasinya. (ANT)