MPR: Premanisme di Pabrik BYD Contoh dari Banyaknya Gangguan Ormas

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno bicara soal aksi premanisme ormas dalam pembangunan pabrik BYD Subang.

Fakta.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan premanisme ormas yang terjadi selama proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, adalah salah satu contoh dari banyaknya gangguan 'aksi koboi' oleh ormas.

"BYD merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas," ujar Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Dia mengatakan BYD bahkan belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan, namun proses pembangunannya sudah diganggu oleh aksi premanisme ormas.

"BYD kan sedang dalam tahap pembanguna yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan," kata Eddy.

Dia juga menyebut aksi premanisme oleh ormas juga marak terjadi ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka yang mengatasnamakan ormas menagih paksa tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat.

" Kita lihat yang rame di media sosial menjelang idul Fitri kemarin banyak oramas yang kemudian meminta THR, memaksa, meminta THR bahkan melakukan pengerusakan, gangguan, dan lain-lain," ujarnya.

Eddy pun mengatakan pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas karena dapat menghambat investasi di Indonesia.

"Jika ada gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen," kata Eddy.

Premanisme Ormas Ganggu Iklim Invetasi

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menanggapi aksi premanisme oleh ormas terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang. Muzani menegaskan iklim investasi dapat terganggu apabila kondisi sosial masyarakatnya tidak kondusif.

Selain itu, peraturan dan daya dukung yang memadai juga diperlukan untuk menjaga iklim investasi tetap baik.

"Di satu sisi saya kira investasi harus dijaga bukan hanya oleh peraturan dan daya dukung yang memadai. Ada peraturan yang memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur. Tapi juga ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif," ujar Muzani saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Muzani mengatakan satu atau dua hal yang mengganggu iklim investasi dapat berbahaya bagi pembangunan ekonomi masyarakat, sebab investasi merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi.

"Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu-dua di antara hal-hal tersebut tentu saja itu harus segera diselesaikan termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apapun, karena investasi adalah bagian dari hal penting yang menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi masyarakat," tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra tersebut.

Muzani menekankan pentingnya menyelaraskan antara kondisi masyarakat yang kondusif, peraturan investasi yang baik, dan infrastruktur yang memadai unntuk menjaga agar iklim investasi tidak terganggu.

"Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi. Jalan rusak, masyarakat bagus, tapi peraturan-peraturan pemerintahnya tidak paralel dengan iklim investasi (maka investasinya tak akan berjalan baik, Red)," tandas Muzani.