Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, DPR Beri Sindiran Halus
Taman Pracima Tuin, Pura Mangkunegaran, Solo, 2023. Tokoh lokal disebut mengusulkan Surakarta jadi Daerah Istimewa. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/hp)
FAKTA.COM, Jakarta - Usulan Kota Solo atau Surakarta untuk ditetapkan menjadi Daerah Istimewa masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Sindiran keras datang dari DPR. Terlebih, Solo lebih membutuhkan kesatuan daerah penyangga atau aglomerasi.
Usulan itu terungkap dalam rapat antara Komisi II DPR dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Berdasarkan data yang dipaparkan Akmal, ada 42 usulan pembentukan provinsi baru, 352 usulan pembentukan kabupaten baru, dan 36 usulan pembentukan kota baru yang diterima Kemendagri sampai April 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima pun membocorkan ada usulan penetapan Daerah Istimewa, dengan salah satunya adalah Kota Solo, Jawa Tengah.
"Seperti yang daerah saya Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin daerah istimewa Surakarta," ujar politikus PDIP itu seusai rapat.
"Karena secara historis [Solo] mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," lanjutnya memaparkan alasan usulan itu.
Solo sendiri lekat dengan Jokowi, Presiden ketujuh RI dan mantan Wali Kota Surakarta. Wilayah ini menerima banyak proyek infrastruktur pusat saat Joko menjabat Presiden, terlebih saat anaknya, Gibran Rakabuming, menjadi Wali Kota.
Klarifikasi Mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) memang disetop saat ini. Namun, itu tidak berlaku untuk usulan Daerah Istimewa.
"Kalau masalah Daerah Istimewa, itu kan silakan saja usulannya diajukan," kata dia, di Jakarta, Jumat (25/4/2025) melansir Antara.
“Namanya usulan boleh saja, tapi nanti kan kita akan kaji ada kriterianya. Apa alasannya nanti daerah istimewa,” sambungnya.
Namun, usulan itu masih dikaji secara hati-hati oleh pihaknya untuk kemudian dimintakan persetujuan ke DPR karena akan turut mengubah Undang-undang.
"Kalau melihat kriterianya masuk, ya kami akan naikkan ke DPR RI."
Mendagri Tito Karnavian mengklaim usulan Daerah Istimewa tak dimoratorium seperti DOB. (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)
Istana koordinasikan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sampai saat ini Istana belum menerima usulan Surakarta menjadi Daerah Istimewa.
"Terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg," ujar dia, Jumat (25/4/2025).
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan pemerintah tidak akan gegabah dalam menanggapi usulan tersebut.
Pasalnya, mengakomodasi usulan pemekaran atau pemberian status istimewa akan membawa konsekuensi seperti kebutuhan penyiapan perangkat pemerintahan baru.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik.
"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," pungkas dia.
Prasetyo Hadi kini berperan pula sebagai juru bicara Presiden pasca-insiden blunder komunikasi 'masak babi' oleh Kepala PCO Hasan Nasbi. (Tangkapan layar YouTube Kementerian PAN RB)
Solo kejar aglomerasi
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan soal pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
"Kami belum membicarakan sejauh itu," kata dia, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/4/2025). "Kalau usulan itu akan kami pelajari."
Pihaknya lebih mendorong pembentukan kawasan penyangga atau aglomerasi. Surakarta pun terus memperkuat koordinasi dengan seluruh kabupaten yang ada di sekitar Solo Raya.
"Dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan adalah Surakarta jadi pusat atau hub dari wilayah penyangganya," kata dia.
"Termasuk menguatkan posisi Solo, bukan hanya letak atau geografis, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya dan kami fokus di SDM-nya," katanya.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani (baju merah) mendorong pembentukan aglomerasi di wilayahnya seperti Jabodetabek. (ANTARA/Aris Wasita)
DPR sindir keadilan
Terkait usulan Daerah Istimewa Solo itu, tanpa menyebut nama secara khusus, Aria Bima menyebut Komisi II DPR "tidak gegabah hanya karena faktor-faktor tertentu."
"Antar daerah itu harus ada perasaan yang adil," lanjut Aria.
Senada, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menekankan pentingnya pengecekan alasan pengusulan itu karena rentan memicu kecemburuan dari daerah lain.
"Kita harus cek betul tuh yang mengajukan, misalnya, disebutkan Solo ini ingin menjadikan daerah istimewa. Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu? Atau kabupaten/kota? Kalau kabupaten/kota enggak dikenal daerah istimewa," tuturnya, di Jakarta, Jumat (24/5/2025).
"Kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa? Nah makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati, karena ini akan nanti bisa memicu atau mengundang daerah lain akan ada permohonan juga keistimewaannya," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Sepanjang sejarahnya, wilayah yang pernah diberikan status Daerah Istimewa itu benar-benar istimewa. Contoh, Kesultanan Yogyakarta mendukung penuh kemerdekaan Indonesia lewat materi dan fasilitas sebagai ibu kota sementara.
"Kementerian Dalam Negeri harus hati-hati. Enggak usah mengambil kebijakan yang nanti akan merepotkan sendiri," sambung Doli.
"Apa yang mau dikejar? Apakah tanpa [status] Daerah Istimewa daerah-daerah yang mengusulkan itu tidak maju, misalnya? Atau pertanyaan berikutnya, apakah dengan istimewa tambah maju? Belum tentu juga," cetus Doli. (ANT)
