Komisi I DPR Tunggu Penjelasan TNI soal Aksi KKB di Yahukimo Papua
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto. (Fakta.com/Dewi Yugi)
Fakta.com, Jakarta - Komisi I DPR mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan Panglima TNI terkait kasus serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua, pada 5-8 April 2025 lalu yang menewaskan 11 penambang.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait kasus ini, sebab menurutnya yang lebih mengetahui situasi terkini adalah Panglima TNI.
"Nah itu yang kita akan tanyakan juga. Tapi dari orang seperti saya, selalu harus hati-hati. Kan, kebenarannya yang paling tahu tentu saudara Panglima TNI dan KSAD, dan Pangdam di Cendrawasih sana, dan teman-teman Polres sana. Jadi saya menahan diri untuk tidak berkomentar," ucap Utut saat ditemui awak media seusai menghadiri agenda halal bihalal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Menurut Utut, berkomentar tentang situasi yang ia tak ketahui secara jelas hanya akan berdampak negatif, sehingga pihaknya menunggu penjelasan Panglima TNI dalam rapat bersama Komisi I DPR yang akan diselenggarakan mendatang.
"Berkomentar yang apapun akan menambah dampak. Nah, kita tunggu dulu sampai mereka kita undang (rapat ke DPR)," tutur politisi PDIP itu.
Utut berharap setelah Komisi I DPR rapat bersama Panglima TNI, maka kesalahan-kesalahan yang ada dapat diperbaiki.
"Kita akan undang. Jadi nanti mudah-mudahan sikap pejabat kita juga gitu atas kesalahan kita memperbaiki. Bukan klarifikasi. Klarifikasi itu mencari seribu alasan. Ini juga kepada kalian jurnalis, terhadap kesalahan kalian juga jangan klarifikasi, tapi perbaiki," ujarnya.
Utut pun berujar komisinya akan segera memanggil Panglima TNI setelah pembukaan masa sidang DPR, sebab saat ini DPR masih berada dalam masa reses. Masa sidang DPR direncanakan akan dimulai kembali pada Kamis (17/4/2025).
"Kita nunggu intern hari Kamis ya. Cuma kan Menlu kita undang, Panglima ini kita undang. Kan, akhir-akhir ini banyak kejadian. Tapi tentu sekali lagi bukan kepada pembinaan itu kan menyeluruh. Pembinaan itu kan konsep dari hulu ke hilirnya. Ada unit prosesnya, ada aktor-aktor eksekutor," tandas Utut.
Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada 5-8 April 2025 lalu. Dalam keterangan rilis pada Kamis (10/4/2025), Menko Polkam mengutuk aksi teror yang menunjukkan pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melakukan pembunuhan secara sadis dan sporadis.
"Saat ini, fokus pemerintah adalah melakukan evakuasi para korban dan memulangkannya ke keluarga. Proses evakuasi terhambat kondisi geografis dan cuaca di lokasi," ujar Budi Gunawan dalam keterangan rilisnya.
Sejak tragedi itu, jajaran Kemenko Polkam juga mengeklaim telah mengambil langkah-langkah dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan. Lebih lanjut, pada Kamis (10/4/2025) lalu, Kemenko Polkam juga mengadakan Rakor Jajaran Polkam dengan Kemendagri, TNI, Polri, BIN, Komdigi, PMK, KSP, dan PCO untuk mengambil langkah-langkah penanganan kekerasan di Papua.
"Pemerintah akan terus melakukan peningkatan pengamanan di daerah-daerah rawan di Papua agar masyarakat dapat segera beraktivitas normal kembali serta meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Papua untuk tidak memberikan ruang terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan di Papua. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan tidak memberikan ruang bagi para pelaku teror serta terus melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat," ujar Budi Gunawan.